METRO TODAY, SIDOARJO – Aktivis-aktivis senior Sidoarjo yang tergabung dalam Gerakan Non Blok mendesak pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo mengambil pelajaran penting dari penolakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Sidoarjo 2024. Penolakan itu dinilai menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
“Kalau ingin bertarung secara politik, silakan saja, tapi jangan sampai rakyat jadi korban,” ujar Sugeng Gondrong, aktivis asal Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu.
Aktivis senior lainnya, Badrus Zaman, turut mengkritik dengan menyoroti keterlambatan distribusi blangko KTP yang menyulitkan masyarakat, serta menurunnya kualitas pelayanan publik yang belum membaik hingga saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum audiensi antara Gerakan Non Blok dan Ketua DPRD Sidoarjo yang berlangsung di ruang VIP kantor dewan pada Kamis siang (7/8/2025).
Sementara, Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Ubaidillah, menyampaikan kekhawatirannya bahwa penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai pengganti Perda LPP APBD 2024 akan membawa konsekuensi serius yang merugikan masyarakat.
“Jangan biarkan konflik ini justru menyandera kepentingan publik,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa konflik berkepanjangan antara eksekutif dan legislatif telah menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kedua lembaga tersebut.
Menanggapi kritik itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan bahwa hubungan antara DPRD dan pihak eksekutif sudah kembali harmonis.
“Tidak ada persoalan. Buktinya Bupati hadir dan menyampaikan langsung nota Perubahan APBD 2025 dalam sidang paripurna,” ujarnya.
Nasih, juga menegaskan bahwa DPRD tidak dapat disalahkan atas penolakan Raperda LPP APBD 2024 karena hal itu merupakan bagian dari mekanisme yang sah secara hukum.
“Kalau memang tidak boleh menolak, hapus saja pasal yang memperbolehkan itu dari undang-undangnya. Artinya, pusat juga turut bertanggung jawab,” tegasnya.
Di waktu sama, Anggota Fraksi Golkar, Wahyu Lumaksono, menyatakan bahwa partainya telah mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan menolak LPJ tersebut.
“Kalau Golkar merugikan rakyat, tentu kami tak akan dipercaya lagi,” katanya.
Di sisi lain, Slamet Budiono, salah satu aktivis dalam Gerakan Non Blok mengaku kecewa dengan DPRD yang dianggap tidak siap menerima aspirasi masyarakat.
“Hanya Ketua Dewan yang menemui kami, itu pun tidak didukung data yang valid seperti halnya eksekutif,” ungkapnya.
Kemudian, Koordinator Gerakan Non Blok, Hariyadi Siregar, mengingatkan DPRD agar konflik ini tidak sampai mengundang campur tangan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Cukup sampai di sini, jangan sampai ada pejabat atau anggota dewan yang terseret kasus hukum karena masalah ini,” ujarnya mengingatkan. (*)
