Menaker Yassierli di ITS Tegaskan Kebijakan Ketenagakerjaan Harus Humanis

METROTODAY, SURABAYA – Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, mendorong penerapan kebijakan berpusat pada manusia atau People-Centered Policy dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan nasional.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam The 2nd Comprehensive International Ergonomics Seminar & Workshop 2026 yang digelar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bersama Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI), Rabu (18/11), di Surabaya.

Yassierli menegaskan, kebijakan yang disusun harus berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan asumsi birokrasi semata.

“Dalam hal ini pengguna kebijakan adalah masyarakat, jadi memang semestinya kebijakan itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Yassierli.

Pendekatan ini menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai kunci dalam proses pengambilan keputusan.

“Selayaknya kebijakan yang bijak itu harus memberikan manfaat nyata, dirumuskan bersama masyarakat, serta mampu memberdayakan mereka,” tegasnya.

Penerapannya bertumpu pada tiga komitmen utama yakni manusia, bukti, dan dampak jangka panjang serta berjalan melalui empat proses berkelanjutan: memahami, melibatkan, memberdayakan, dan meningkatkan, guna menghasilkan kebijakan yang efektif, inklusif, setara, dan berkelanjutan.

Menyentuh sektor pelatihan kerja, Yassierli mencontohkan penerapannya melalui Program Pemagangan Nasional dan Transformasi Pelatihan Vokasi Nasional. Ia mengakui sejumlah tantangan mendasar yang masih dihadapi.

“Selama ini terlalu fokus pada volume peserta tanpa mempertimbangkan kapabilitas,” ungkap Menaker.

“Kami juga dihadapkan dengan kenyataan bahwa kepemilikan sertifikat tidak menjamin keandalan skill peserta,” tambahnya. Informasi akses pelatihan pun belum merata, padahal Kemnaker mengelola sekitar 40 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di seluruh Indonesia.

Tantangan lain datang dari struktur angkatan kerja. Dari sekitar 155 juta orang, 87 persen di antaranya lulusan SMA/SMK ke bawah sebuah kondisi yang menuntut kebijakan inklusif agar seluruh lapisan memperoleh akses pekerjaan layak.

Oleh karena itu, Yassierli mengajak akademisi dan peserta seminar berkontribusi melalui empat agenda riset: ilmu perancangan, ilmu implementasi, evaluasi dampak, serta riset komparatif masa depan dunia kerja.

Sementara itu, Rektor ITS, Prof. Dr. (HC) Ir. Bambang Pramujati, ST, MScEng, PhD, menegaskan kemajuan teknologi harus tetap berpihak pada kepentingan manusia.

“Melalui kolaborasi ini, kami mengajak seluruh pihak membangun masa depan dunia kerja yang cerdas sekaligus manusiawi, dengan teknologi yang melayani kebutuhan manusia,” ungkapnya.

Semangat ini sejalan dengan SDGs ke-8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi serta SDGs ke-17 tentang Kemitraan. Forum ini diharapkan melahirkan kebijakan berbasis bukti yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (ahm)

METROTODAY, SURABAYA – Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, mendorong penerapan kebijakan berpusat pada manusia atau People-Centered Policy dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan nasional.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam The 2nd Comprehensive International Ergonomics Seminar & Workshop 2026 yang digelar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bersama Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI), Rabu (18/11), di Surabaya.

Yassierli menegaskan, kebijakan yang disusun harus berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan asumsi birokrasi semata.

“Dalam hal ini pengguna kebijakan adalah masyarakat, jadi memang semestinya kebijakan itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Yassierli.

Pendekatan ini menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai kunci dalam proses pengambilan keputusan.

“Selayaknya kebijakan yang bijak itu harus memberikan manfaat nyata, dirumuskan bersama masyarakat, serta mampu memberdayakan mereka,” tegasnya.

Penerapannya bertumpu pada tiga komitmen utama yakni manusia, bukti, dan dampak jangka panjang serta berjalan melalui empat proses berkelanjutan: memahami, melibatkan, memberdayakan, dan meningkatkan, guna menghasilkan kebijakan yang efektif, inklusif, setara, dan berkelanjutan.

Menyentuh sektor pelatihan kerja, Yassierli mencontohkan penerapannya melalui Program Pemagangan Nasional dan Transformasi Pelatihan Vokasi Nasional. Ia mengakui sejumlah tantangan mendasar yang masih dihadapi.

“Selama ini terlalu fokus pada volume peserta tanpa mempertimbangkan kapabilitas,” ungkap Menaker.

“Kami juga dihadapkan dengan kenyataan bahwa kepemilikan sertifikat tidak menjamin keandalan skill peserta,” tambahnya. Informasi akses pelatihan pun belum merata, padahal Kemnaker mengelola sekitar 40 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di seluruh Indonesia.

Tantangan lain datang dari struktur angkatan kerja. Dari sekitar 155 juta orang, 87 persen di antaranya lulusan SMA/SMK ke bawah sebuah kondisi yang menuntut kebijakan inklusif agar seluruh lapisan memperoleh akses pekerjaan layak.

Oleh karena itu, Yassierli mengajak akademisi dan peserta seminar berkontribusi melalui empat agenda riset: ilmu perancangan, ilmu implementasi, evaluasi dampak, serta riset komparatif masa depan dunia kerja.

Sementara itu, Rektor ITS, Prof. Dr. (HC) Ir. Bambang Pramujati, ST, MScEng, PhD, menegaskan kemajuan teknologi harus tetap berpihak pada kepentingan manusia.

“Melalui kolaborasi ini, kami mengajak seluruh pihak membangun masa depan dunia kerja yang cerdas sekaligus manusiawi, dengan teknologi yang melayani kebutuhan manusia,” ungkapnya.

Semangat ini sejalan dengan SDGs ke-8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi serta SDGs ke-17 tentang Kemitraan. Forum ini diharapkan melahirkan kebijakan berbasis bukti yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (ahm)

Ikuti Kami Untuk mendapatkan Berita menarik MetroToday
Google News

Artikel Terkait

Pilihan Editor

Pilihan Editor

Terpopuler

Artikel Terbaru

Artikel Terkait