METROTODAY, SURABAYA – Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur terus mendorong peningkatan kesejahteraan guru madrasah, baik yang bekerja di lembaga negeri maupun swasta.
Langkah yang diambil salah satunya adalah dengan mempercepat program sertifikasi guru sekaligus mengoptimalkan efisiensi biaya.
Berdasarkan data yang ada, jumlah guru madrasah di Jawa Timur mencapai 202.506 orang. Dari total tersebut, sebanyak 92.664 orang telah berhasil menyelesaikan sertifikasi, sementara sisanya sebanyak 109.842 orang belum.
Pada tahun 2025, program sertifikasi ini dapat dilaksanakan dengan biaya yang jauh lebih efisien.
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (Kabid Pendma) Kanwil Kemenag Jatim, Sugiyo, menjelaskan bahwa biaya yang semula mencapai Rp 5 juta per guru kini hanya sekitar Rp 800 ribu.
“Dengan efisiensi biaya tersebut, kami berhasil mengangkat 19.879 guru yang lulus sertifikasi pada tahun lalu,” ujarnya, Sabtu (7/2).
Sugiyo juga memaparkan perbedaan besaran tunjangan yang diterima guru madrasah berdasarkan status lembaga tempat mereka bekerja.
“Guru madrasah negeri mendapatkan gaji serta tunjangan sebesar gaji pokoknya. Sedangkan untuk guru madrasah swasta yang sudah sertifikasi sebelumnya mendapatkan Rp 1,5 juta, namun setelah melalui proses inpassing, jumlah tunjangan menjadi Rp 2 juta,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penyesuaian tunjangan tersebut telah terealisasi dan telah dicairkan kepada guru yang berhak.
“Guru yang sudah sertifikasi (swasta) ada yang mendapatkan penyetaraan, semula tunjangan Rp 1,5 juta kemudian ditambah pemerintah sebesar Rp 500 ribu sehingga menjadi Rp 2 juta, dan pembayaran tersebut sudah kami laksanakan,” ucap Sugiyo.
Untuk guru madrasah swasta yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi, besaran tunjangannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing yayasan pengelola madrasah, dengan rentang antara Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu.
Menurut Sugiyo, upaya percepatan sertifikasi ini merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
“Ini bentuk upaya mempercepat kesejahteraan guru. Sisanya masih 89.963 orang. Upaya ini akan dituntaskan untuk semua guru, namun sertifikasi tidak berdiri sendiri dan harus menyesuaikan kondisi keuangan Kementerian Keuangan,” katanya.
Untuk mendukung efisiensi biaya dan peningkatan kualitas, pihaknya juga mengubah pola pendampingan yang sebelumnya berfokus pada pembelajaran mengajar menjadi lebih terstruktur.
Selain itu, Sugiyo menegaskan bahwa sertifikasi tidak hanya memberikan manfaat pada kesejahteraan guru, tetapi juga menjadi tuntutan untuk meningkatkan kompetensi profesional.
“Pemerintah berupaya mengangkat kesejahteraan guru, namun lulus sertifikasi juga mengharuskan guru meningkatkan kompetensi demi mutu pendidikan siswa,” pungkasnya. (ahm)
