METROTODAY, SURABAYA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola Surabaya, Jumat (17/10). Kunjungan ini didampingi oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian meninjau sejumlah fasilitas pelayanan yang ada di MPP Siola. Salah satunya pelayanan Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Menteri PKP Maruarar menilai, proses pengurusan pelayanan PBG untuk renovasi rumah atau rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kota Surabaya paling cepat dari kota-kota lainnya di Indonesia. Diketahui, proses pengurusan PBG di MPP Siola hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit.
“Tadi kami hitung waktunya, kami muter (melihat pelayanan lainnya) lalu balik lagi kira-kira 15 menit lebih 20 detik, dan kami menemukan (pengurusannya) sudah selesai. Jadi selamat kepada Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi) dan kepala dinasnya, mampu membuat pelayanan publik yang prima, berkualitas, cepat, dan tidak ada pungli, bahkan gratis ya,” ungkap Maruarar.
Mendagri Tito Karnavian menyebutkan bahwa MPP Siola sangat bermanfaat bagi masyarakat karena semua pelayanan terpusat di satu tempat. “Maka, adanya MPP ini, semua outlet-outlet untuk membuat paspor, dukcapil, membuat KK, termasuk pengurusan PBG itu semua di sini,” ujar Tito.
Tito menerangkan, saat ini sudah ada 289 MPP yang terbentuk di seluruh Indonesia. Sedangkan di Jatim, sudah ada 35 kabupaten/kota yang sudah memiliki MPP. Ia juga mendorong agar kabupaten/kota lain di Jatim segera memiliki MPP.
Tito menambahkan, adanya MPP akan membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, mengurangi korupsi, dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi dan Wagub Emil Dardak yang telah mewujudkan pelayanan terbaik untuk masyarakat di MPP Siola.
Agar pelayanan MPP di seluruh daerah lebih baik lagi, ia mengatakan perlu ada fasilitas yang ditingkatkan. Salah satunya mengintegrasikan pelayanan publik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menggunakan platform digital.
“Misalnya mengenai (PBG), sebelum menuju ke PBG itu ada beberapa persyaratan, biasanya persetujuan teknis (pertek) dari PUPR, nah ini yang perlu dikoneksikan. Kemudian PUPR juga ada program nasional SIMBG, nah ini perlu juga dikoneksikan ke daerah-daerah supaya nggak parsial. Dan juga ada OSS untuk perizinan usaha yang dikelola oleh kementerian investasi, dan nanti Pak Maruarar akan koordinasikan ke tingkat pusat supaya daerah terkoneksi dan lebih mudah,” pungkasnya. (ahm)
