METROTODAY, SURABAYA – Pembahasan rancangan APBD Surabaya 2026 masih terus berlangsung di DPRD Surabaya. Fraksi-fraksi di DPRD Surabaya giliran menyampaikan pandangan tentang RAPBD tersebut dalam rapat paripurna Senin (13/10).
Pemkot Surabaya mendapatkan beragam masukan dari agenda tersebut. Mulai dari program-program yang diharapkan berpihak pada rakyat hingga peringatan dari dewan soal kekuatan fiskal di tengah kondisi yang belum stabil.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya menyoroti sejumlah poin penting dalam penyusunan RAPBD 2026 itu. Pada prinsipnya, partai pemerintah itu menekankan perlunya transparansi, kehati-hatian, dan keberpihakan kepada masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.
Anggota Fraksi Gerindra Yona Bagus Widyatmoko mengungkapkan, kebijakan daerah perlu diselaraskan dengan arah pembangunan nasional agar manfaatnya lebih luas dan berkelanjutan. Kemudian, terkait kebijakan pinjaman daerah, pihaknya meminta Pemkot berhati-hati dalam penggunaannya.
Gerindra juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah dan peningkatan pendapatan kota yang tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal, tapi juga menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang bagi warga.
”Kami berharap pemerintah menerapkan asas kehati-hatian dan memastikan pembiayaan alternatif yang diambil bersifat produktif, bukan konsumtif,’’ ujar Cak YeBe, sapaan akrab Yona.
Pesan lainnya adalah memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta. Hal itu, harus dijalankan secara selektif tanpa mengesampingkan kepentingan rakyat kecil.
Salah satunya terutama masalah tenaga kerja. Karena itu pembahasan raperda ketenagakerjaan dan pemberdayaan perempuan perlu dipercepat pembahasannya untuk memperkuat kebijakan pro-rakyat.
”Kami ingin keberpihakan terhadap warga ber-KTP Surabaya semakin nyata, terutama dalam menghadapi tantangan pengangguran di tengah perkembangan infrastruktur kota,” ujar Ketua Komisi A DPRD Surabaya itu.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya juga mengemukakan pandangannya terhadap RAPBD Surabaya 2026 yang mencapai Rp 12,6 triliun itu. Mereka menyoroti pentingnya inovasi pendapatan daerah tanpa menaikkan pajak serta pemerataan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Juru bicara Fraksi PSI DPRD Yuga Pratisabda Widyawasta mengatakan, sampai saat ini masih ada kecamatan yang belum memiliki SMP negeri. Hal tersebut harus jadi perhatian serius, sehingga pemerataan akses pendidikan terwujud.
”Pendapatan daerah harus terus ditingkatkan lewat inovasi, bukan dengan menaikkan pajak yang justru membebani warga,” tutur Yuga
Kemudian pada sektor kesehatan, pihaknya menilai anggaran sebesar 19,54 persen dari APBD harus benar-benar menjawab kebutuhan mendasar warga, terutama soal ketersediaan ruang ICU untuk pasien BPJS. Antrean panjang masih terjadi. Karena itu pihaknya mendorong penambahan ruang ICU, baik lewat renovasi RSUD maupun pembangunan rumah sakit baru. (*)
