Sebagai bagian dari penyidikan, KPK menyita total 22 unit kendaraan dari para tersangka. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa kendaraan yang disita terdiri dari 1 unit motor milik Wamenaker Immanuel Ebenezer
PENANGKAPAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mempertegas pola lama, yakni jabatan publik yang seharusnya menjadi amanah justru berubah menjadi komoditas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
KISAH legenda urban Edward Mordake di Inggris pada abad 19 sepertinya terulang lagi dalam dunia yang nyata. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjadi contoh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer ditangkap bersama 10 orang lainnya di lingkungan Kemnaker
KPK) mengungkapkan bahwa Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), termasuk pihak yang diduga menerima aliran dana dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan KPK) mengungkapkan bahwa Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), termasuk pihak yang diduga menerima aliran dana dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
KPK tengah mengusut dugaan korupsi besar-besaran terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. KPK menemukan indikasi kerugian negara mencapai lebih dari Rp1 tril
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 757 rekening identik yang terindikasi kuat terkait dengan penyaluran dana hibah di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tahun anggaran 2021–2022 yang kini sedang diselidiki.
KPK terus menunjukkan keseriusannya dalam membongkar tuntas kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjalani pemeriksaan selama delapan jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolda Jawa Timur. Pemeriksaan tersebut terkait kasus korupsi dana hibah pokmas
