METROTODAY, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melantik sebanyak 78 pejabat dalam upaya percepatan kinerja birokrasi sekaligus penguatan organisasi. Pelantikan yang meliputi tujuh pejabat eselon II (JPT Pratama) serta 71 pejabat eselon III dan IV ini berlangsung di Graha Sawunggaling, Kamis (2/4).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa rotasi jabatan kali ini bukan sekadar penyegaran, melainkan strategi matang untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan, terutama menjelang sejumlah pejabat yang memasuki masa purna bakti. Penataan ini juga bertujuan menyiapkan kader penerus serta memperkuat peran mentor di lingkungan organisasi.
“Rotasi ini bagian dari kebutuhan organisasi dan percepatan kinerja. Kami pastikan setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat sesuai kompetensinya,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa penempatan personel harus selaras dengan target kinerja yang diemban. Di tengah kebutuhan akan kecepatan eksekusi program prioritas, Eri menegaskan prinsip dasar kepemimpinan yang harus dipegang teguh.
“Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya, bukan kepada wali kota, wakil wali kota, atau sekda,” tegasnya.
Eri juga mengingatkan agar seluruh kebijakan berdampak langsung di tingkat bawah. Melalui penguatan konsep Kampung Pancasila, setiap Rukun Warga (RW) diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan warga.
“Tidak boleh ada warga miskin yang tidak tertangani, tidak boleh ada stunting tanpa intervensi, dan tidak boleh ada warga yang kesulitan makan atau biaya sekolah,” tuturnya.
Lebih jauh, Eri menekankan pentingnya budaya kerja yang produktif dan terukur. Ia meminta jajarannya untuk tidak terjebak pada teori tanpa aksi nyata, serta memaksimalkan waktu kerja untuk menghasilkan capaian yang konkret.
“Sekarang tidak ada lagi ruang untuk kerja tanpa output dan outcome. Semua harus terukur,” ujarnya.
Dalam proses pengisian jabatan, Pemkot Surabaya mengambil langkah hati-hati. Sejumlah posisi masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) sambil menunggu hasil evaluasi kinerja sebelum ditetapkan secara definitif atau dibuka lelang jabatan.
“Saya tidak ingin gegabah. Lebih baik dilihat dulu hasil kerjanya. Kalau dipaksakan tapi tidak mencapai target, justru sulit dievaluasi,” katanya.
Untuk memastikan akuntabilitas, evaluasi kinerja akan dilakukan setiap bulan. Eri menegaskan, pejabat yang dalam kurun waktu tiga bulan tidak mampu menunjukkan hasil optimal akan segera diganti.
Seiring pelantikan ini, mulai 7 April seluruh program prioritas diminta berjalan maksimal. Mulai dari penataan pedestrian bebas parkir liar, sistem parkir non-tunai, hingga standar pengelolaan TPS, semua harus didukung oleh sistem satu data yang akurat.
“Camat dan lurah bergerak cepat dengan target penyelesaian dalam waktu satu minggu. Tidak ada lagi alasan keterlambatan,” tegasnya. (ahm)
Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik:
- Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo)
- Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos)
- Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)
- dr. Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes)
- Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan
- Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Irvan Wahyudrajad sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
