METROTODAY, SURABAYA – Pemkot Surabaya menggelar silaturahmi bersama para pengusaha dalam rangka sosialisasi Satgas Penanganan Premanisme dan sistem parkir portal serta digital, di lantai 2 Balai Kota.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya, Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jawa Timur, serta para pengusaha kafe dan restoran di Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa tujuan sosialisasi ini adalah agar para pengusaha merasa aman dan nyaman berinvestasi di Surabaya.
Ia menyampaikan bahwa jika pengusaha mengalami kesulitan, ketidaknyamanan dalam pembangunan, atau masalah perparkiran yang disebabkan oleh oknum tertentu, bisa langsung menghubungi satgas yang telah dibentuk.
“Satgas Penanganan Premanisme ini itu terdiri dari semua Forkopimda yang ada di Kota Surabaya, jadi ketika lapor maka kami turunnya langsung bersamaan. Jadi, ketika lapor maka kami turunnya langsung bersamaan, dan prosesnya sangat cepat, 2×24 jam itu harus sudah selesai dan tertangkap,” ujarnya, Sabtu (10/1).
Wali Kota juga memastikan bahwa layanan dari Satgas Penanganan Premanisme diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Menurutnya, pelapor bisa menghubungi Call Center (CC) 112 dan Call Center Polri 110 jika mengalami perilaku tidak menyenangkan dari oknum tertentu saat menjalankan usaha.
“Tugas kami adalah menjaga keamanan dan menjaga kenyamanan untuk pengusaha yang ada di Kota Surabaya. Karena apa? Pengusaha di Kota Surabaya ini juga memberikan pembayaran pajaknya. Pembayaran pajak itu digunakan untuk apa? Untuk sekolah gratis, untuk kesehatan gratis, untuk membangun rumah tidak layak huni. Karena itulah, kami akan menjaga amanah itu agar mereka merasa nyaman dan (pajak) tersalurkan dengan baik,” tuturnya.
Eri menjelaskan bahwa bagian dari satgas, yaitu Satgas Anti Mafia Tanah, sudah mulai bergerak dan menangani satu kasus terkait permasalahan sertipikat tanah yang kini masuk proses pengadilan untuk pembuktian kebenaran.
“Sudah ada satu kasus yang berjalan, masuk dan sudah berjalan. Sekarang langsung proses di pengadilan untuk pembuktian siapa yang benar,” jelasnya.
Ia juga mengimbau seluruh pengusaha kafe dan restoran untuk menggunakan sistem parkir portal atau mesin digital EDC (electronic data capture). Sistem pembayaran parkir non tunai ini diharapkan memudahkan pemilik usaha dan pengunjung.
“Yang punya lahan sendiri, dan lahan parkirnya di dalam tempat usahanya sudah menggunakan non tunai, dengan cara apa? Seperti ada beberapa ruko menggunakan gate system. Tapi, kalau tidak ada ya menggunakan alat yang saya bawa tadi (EDC), di alat itu bisa pakai QRIS dan semua kartu e-tol (e-money),” imbaunya.
Menurutnya, sistem parkir non tunai akan memberikan transparansi antara pengusaha, pengunjung, dan Pemkot Surabaya.
“Non tunai ini, akan memberikan kepercayaan, transparansi, dan akhirnya bisa menguatkan pembangunan di Kota Surabaya. Sehingga ada trust tidak saling menyalahkan dan tidak saling menuduh,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Apkrindo Wilayah Jawa Timur, Ferry Setiawan mengaku sosialisasi ini memberikan udara segar bagi pelaku usaha di Surabaya. Menurutnya, adanya Satgas Penanganan Premanisme bisa memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi pengusaha dalam berinvestasi.
“Harapannya semua bisa tertib dan aman, tidak ada lagi gangguan dari pihak ketiga mungkin yang seperti kita bahas hari ini yakni premanisme itu sudah tidak ada lagi. Harapannya dari pemerintah kota dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” kata Ferry.
Ferry mengungkapkan bahwa beberapa kali menerima keluhan dari pengusaha kafe dan restoran di luar mal terkait oknum yang dinilai mengganggu kegiatan usaha. Adanya pertemuan ini memberikan semangat baru karena pengusaha bisa segera melapor ke satgas jika mengalami gangguan.
“Banyak yang diinfokan ke saya, tapi kebanyakan mereka tidak bersuara. Kalau memang misal ada gangguan, ya silahkan melapor, seperti yang dikatakan oleh Pak Wali dan teman-teman TNI/Polri tadi,” pungkasnya. (ahm)
