METROTODAY, SURABAYA – Di tengah isu pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah strategis dengan menata ulang manajemen keuangan.
Strategi fiskal ini berlandaskan tiga pilar utama yakni kejujuran, optimalisasi aset, dan pengawasan berbasis teknologi.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menekankan pentingnya kejujuran dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, transparansi adalah kunci untuk memastikan setiap kebutuhan dan pengeluaran tercatat dengan jelas.
“Pentingnya kejujuran dalam setiap laporan keuangan. Jadi, berapa yang perlu disampaikan, sampaikan,” kata Eri, Jumat (19/9).
Untuk mengatasi potensi kekurangan dana, Pemkot Surabaya berencana mengoptimalkan aset-aset yang selama ini belum produktif. Wali Kota Eri menjelaskan bahwa langkah ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan.
“Hasil dari penyewaan ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan, yang kemudian bisa digunakan untuk menutup kekurangan transfer keuangan daerah,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga berfokus pada pengawasan ketat untuk mencegah kebocoran anggaran. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem pembayaran non-tunai, seperti yang diterapkan pada sektor pajak hotel dan restoran.
“Kita menggunakan aplikator atau aplikasi. Melalui aplikasi ini, data pendapatan bisa langsung terintegrasi dengan sistem pemerintah kota tanpa perlu pemeriksaan manual. Metode ini menjamin transparansi dan akurasi, meminimalkan ruang untuk kebocoran dana,” imbuhnya.
Dengan strategi ini, Wali Kota Eri Cahyadi optimis Surabaya siap menghadapi tantangan ekonomi.
“Dengan fiskal yang kuat dan strategi yang matang, Surabaya membuktikan diri sebagai kota yang siap menghadapi tantangan ekonomi,” pungkasnya. (ahm)
