16 September 2025, 18:57 PM WIB

Jurus Jitu Gubernur Khofifah! Jatim Digadang Jadi Pionir Ekonomi Syariah Lewat Zona KHAS

METROTODAY, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa punya jurus jitu untuk menggenjot ekonomi syariah di Jatim.

Jurus tersebut adalah dengan membangun Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) di seluruh daerah. Ia optimistis, langkah ini akan menjadikan Jatim sebagai pionir ekonomi syariah nasional.

“Ini merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang kokoh dan berkelanjutan,” ujar Khofifah di Surabaya, Selasa (17/9).

Khofifah menjelaskan, keberadaan Zona KHAS tak hanya sebatas sertifikasi. Lebih dari itu, Zona KHAS akan memberikan rasa aman dan yakin bagi masyarakat untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal.

Hal ini juga akan menjadi angin segar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan usaha ultra mikro. Pasalnya, UMKM akan memiliki tempat yang terjamin kehalalannya, sehingga bisa menarik lebih banyak konsumen.

Untuk mempercepat implementasi program ini, Khofifah meminta seluruh bupati dan wali kota se-Jatim untuk bersinergi dan menentukan titik-titik yang perlu dikembangkan secara maksimal.

Sebagai bukti nyata, Khofifah meluncurkan tiga Zona KHAS terbaru di Jatim, yaitu:

  1. Wisata Kuliner Gladak Serang Kota Probolinggo
  2. Kantin FEB Unair Kampus B
  3. Kantin GOR Unair Kampus C

Dengan tambahan ini, kini Jatim memiliki total 10 Zona KHAS. “Ada sinergisitas yang terus kita bangun. Kolaborasi yang terus kita kuatkan dan ada plan of action panjang yang harus kita detailkan,” tegasnya.

Meskipun progresnya terlihat baik, Khofifah juga menyoroti kendala yang masih ada. Ia mencontohkan Laboratorium Halal UINSA Surabaya yang sudah lengkap namun belum bisa melayani publik karena terbentur regulasi.

“Mungkin waiting list-nya agak panjang di laboratorium halal, padahal UINSA sangat lengkap namun belum boleh memberikan layanan publik. Ini sebetulnya bisa memberikan percepatan,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Khofifah kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan makanan dan minuman halal (halalan thayyiban) menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sejak awal menjabat, ia terus mendorong percepatan pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang halal.

“Ketika kami menjadi Gubernur, RPH halal itu nol. Alhamdulillah sekarang sudah 134 dari 143. Jadi kita tinggal 9 lagi RPH halal,” tutup Khofifah. (red)

METROTODAY, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa punya jurus jitu untuk menggenjot ekonomi syariah di Jatim.

Jurus tersebut adalah dengan membangun Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) di seluruh daerah. Ia optimistis, langkah ini akan menjadikan Jatim sebagai pionir ekonomi syariah nasional.

“Ini merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang kokoh dan berkelanjutan,” ujar Khofifah di Surabaya, Selasa (17/9).

Khofifah menjelaskan, keberadaan Zona KHAS tak hanya sebatas sertifikasi. Lebih dari itu, Zona KHAS akan memberikan rasa aman dan yakin bagi masyarakat untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal.

Hal ini juga akan menjadi angin segar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan usaha ultra mikro. Pasalnya, UMKM akan memiliki tempat yang terjamin kehalalannya, sehingga bisa menarik lebih banyak konsumen.

Untuk mempercepat implementasi program ini, Khofifah meminta seluruh bupati dan wali kota se-Jatim untuk bersinergi dan menentukan titik-titik yang perlu dikembangkan secara maksimal.

Sebagai bukti nyata, Khofifah meluncurkan tiga Zona KHAS terbaru di Jatim, yaitu:

  1. Wisata Kuliner Gladak Serang Kota Probolinggo
  2. Kantin FEB Unair Kampus B
  3. Kantin GOR Unair Kampus C

Dengan tambahan ini, kini Jatim memiliki total 10 Zona KHAS. “Ada sinergisitas yang terus kita bangun. Kolaborasi yang terus kita kuatkan dan ada plan of action panjang yang harus kita detailkan,” tegasnya.

Meskipun progresnya terlihat baik, Khofifah juga menyoroti kendala yang masih ada. Ia mencontohkan Laboratorium Halal UINSA Surabaya yang sudah lengkap namun belum bisa melayani publik karena terbentur regulasi.

“Mungkin waiting list-nya agak panjang di laboratorium halal, padahal UINSA sangat lengkap namun belum boleh memberikan layanan publik. Ini sebetulnya bisa memberikan percepatan,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Khofifah kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan makanan dan minuman halal (halalan thayyiban) menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sejak awal menjabat, ia terus mendorong percepatan pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang halal.

“Ketika kami menjadi Gubernur, RPH halal itu nol. Alhamdulillah sekarang sudah 134 dari 143. Jadi kita tinggal 9 lagi RPH halal,” tutup Khofifah. (red)

Artikel Terkait

Pilihan Editor

Pilihan Editor

Terpopuler

Artikel Terbaru

Artikel Terkait

/