METROTODAY, SURABAYA – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp5,57 miliar kepada 4.207 buruh pabrik rokok di Kota Surabaya.
Penyaluran ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk mendukung para pekerja di sektor industri hasil tembakau.
“BLT ini bukan sekadar distribusi dana. Ini adalah wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat pekerja. Kami ingin memastikan bahwa dana DBHCHT betul-betul kembali kepada mereka yang berjasa menjaga industri ini tetap hidup,” ujar Khofifah di Surabaya, Sabtu (5/7).
Acara penyaluran bantuan ini dipusatkan di PT HM Sampoerna Tbk Rungkut 2 Surabaya, mencakup buruh dari lima perusahaan besar. Rinciannya, 2.592 buruh PT HM Sampoerna Tbk Rungkut 2, 1.142 buruh PT HM Sampoerna Tbk Rungkut 1, 320 buruh PT Gelora Djaja, 87 buruh PT Pabrik Sigaret Sriwidjaja, serta 66 buruh PT Wismilak Inti Makmur Tbk.
Setiap buruh menerima BLT sebesar Rp1.325.900, yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing, memastikan bantuan tepat sasaran dan transparan.
Gubernur Khofifah juga menekankan bahwa keberhasilan penyaluran BLT DBHCHT ini adalah hasil dari kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, perusahaan penerima, serta Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial provinsi. Sinergi lintas sektor ini krusial agar bantuan dapat disalurkan secara efektif dan sesuai jadwal.
Lebih lanjut, Khofifah berharap bantuan ini tidak hanya berhenti sebagai program tahunan. Ia mendorong adanya keberlanjutan melalui berbagai inisiatif seperti pelatihan keterampilan, penguatan layanan kesehatan, peningkatan standar keselamatan kerja, hingga pendidikan vokasi bagi keluarga buruh.
Penyaluran BLT DBHCHT ini, menurut Khofifah, adalah bentuk keberpihakan fiskal pemerintah kepada pekerja di sektor industri hasil tembakau.
Mengingat Jatim adalah salah satu provinsi dengan konsumsi dan produksi hasil tembakau tertinggi di Indonesia, penting bagi kontribusi fiskal dari sektor ini untuk dikembalikan kepada masyarakat yang telah berkontribusi.
“Ini bukan hanya soal bantuan, tapi soal keadilan. Kita ingin setiap tetes keringat buruh mendapat pengakuan dan perhatian,” tegasnya.
Khofifah juga mengajak para pelaku industri untuk terus berkontribusi dalam menciptakan ekosistem kesejahteraan buruh yang berkelanjutan melalui kemitraan dengan pemerintah.
Ia mengapresiasi manajemen perusahaan yang telah memfasilitasi kelancaran penyaluran serta dedikasi dan loyalitas para buruh dalam mendukung pertumbuhan industri.
“Pemerintah akan terus hadir untuk memastikan bahwa setiap pengabdian dan kontribusi Anda mendapatkan pengakuan dan dan perlindungan yang layak,” pungkasnya.
Sebagai informasi, penyaluran BLT DBHCHT tahun 2025 di Jatim direncanakan menjangkau sekitar 15.000 buruh di 182 perusahaan rokok yang tersebar di 31 kabupaten/kota, dengan total anggaran sebesar Rp19,88 miliar. (ahm)
