UNICEF Bahas Anggaran Pemenuhan Hak Anak di Jatim bareng Airlangga Institute

METROTODAY, SURABAYA – UNICEF, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), dan Universitas Airlangga (Unair) melalui Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG) menggelar diskusi mengenai kerangka pembiayaan alternatif daerah untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait hak-hak anak.

Acara yang dihadiri perwakilan kementerian, lembaga internasional, akademisi, dan mitra pembangunan lintas sektor ini menekankan pentingnya inovasi dalam pendanaan pembangunan.

Ketua AILG, Eko Supeno, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini dan menyebut optimalisasi Integrated Subnational Financing Framework (ISFF) sangat relevan untuk mendukung pembangunan inklusif, terutama bagi anak-anak.  “Unair siap berkontribusi aktif melalui riset dan advokasi kebijakan,” ujar Eko.

Wiwien Apriliani dari Bappenas menambahkan bahwa ISFF dapat menjadi panduan perencanaan pembangunan daerah, termasuk pemetaan kebutuhan dan prioritas pendanaan.

Ia menyebut Jawa Timur sebagai provinsi pertama yang menerapkan kerangka nasional INFF (Integrated National Financing Framework) ke tingkat subnasional.

“Dokumen ISFF ini sudah diperkenalkan di PBB sejak 2015, dan kini menjadi kerangka penting yang dapat memandu pencapaian SDGs di daerah,” ungkapnya.

Yoshimi Nishino, Chief of Social Policy UNICEF Indonesia, menyoroti tantangan besar di Jawa Timur: 1 dari 4 anak hidup dalam kemiskinan dan 47 persen mengalami stunting.

Tantangan ini, menurutnya, membutuhkan pendekatan pembiayaan inovatif.

“Kami ingin mendorong kolaborasi lintas sektor agar pendanaan pembangunan tidak hanya terpaku pada APBD, melainkan juga menggandeng sektor swasta, filantropi, hingga lembaga zakat,” imbuhnya.

UNICEF memperkirakan dibutuhkan dana sekitar Rp 1.700 triliun untuk mencapai SDGs di Jawa Timur hingga 2030.  ISFF telah mengidentifikasi 17 opsi pendanaan publik dan swasta senilai Rp 200 triliun yang dapat dimobilisasi.

Ini menjadi langkah awal penting untuk menghapus stunting, memperluas akses air bersih dan sanitasi, serta memperkuat hasil pembangunan manusia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, Tri Wahyu Liswati, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan UNICEF untuk mendukung program-program pro-anak.

“ISFF adalah bentuk komitmen kami bersama UNICEF untuk menciptakan solusi peluang pembiayaan alternatif dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel dan berkelanjutan demi masa depan anak-anak di Jawa Timur,” ujarnya.

Diseminasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk aksi kolektif nyata demi investasi jangka panjang bagi masa depan anak-anak di Jawa Timur. (ahm)