METROTODAY, SURABAYA – Universitas Airlangga (UNAIR) mengumumkan calon-calon Ksatria Airlangga (mahasiswa Unair) dari jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).
Informasi ini disampaikan melalui konferensi pers pengumuman SNBT 2025 yang terselenggara pada Rabu (28/5) di Aula Amerta, Kantor Manajemen Kampus MERR-C UNAIR.
Prof Nasih mengungkapkan UNAIR menerima 3.162 calon mahasiswa melalui SNBT. Jumlah ini berasal dari total pendaftar yang mencapai 76.238.
“Kami sampaikan selamat kepada kawan-kawan yang lolos SNBT. Ini masih calon, belum menjadi mahasiswa karena masih ada proses yang panjang,” jelasnya.
Tak kalah penting, Prof Nasih juga menginformasikan jumlah calon mahasiswa penerima KIP-K. Ia menerangkan ada 531 calon mahasiswa penerima KIP-K jalur SNBT.
“Jumlah peserta KIP-K ada 12.376, sehingga jika melihat yang diterima sekarang ada sekitar 4,29 persen,” terangnya.
Pada konferensi pers juga terdapat paparan terkait rerata nilai program studi di UNAIR. Prof Nasih menyebutkan S1 Kedokteran masih memegang rerata nilai tertinggi mencapai 755,94.
“Ini menurut saya penting untuk disampaikan kepada masyarakat agar pilihannya bisa tepat. Misal rerata 450 mau daftar S1 Kedokteran ya masih jauh,” ucapnya.
Prof Nasih juga menekankan bahwa penerimaan calon mahasiswa murni berdasarkan nilai SNBT. Namun, rerata nilai ini juga telah berdasarkan pembobotan sesuai dengan program studinya.
“Dari sub test itu ada bobotnya masing-masing sesuai dengan prodinya. Tentu kedokteran akan berbeda dengan teknik,” sebutnya.
Pasca pengumuman SNBT, Prof Nasih berharap calon mahasiswa segera melakukan pendaftaran ulang. Hal ini penting karena mengingat waktu daftar ulang yang tidak lama.
“Saya harap kawan-kawan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena ada target yang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi akan mengambil dari teman-teman mandiri,” ungkap Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) itu.
Pada tahun ini terdapat perubahan mekanisme proses pendaftaran ulang. Prof Nasih menyampaikan perlu adanya verifikasi langsung oleh calon mahasiswa dengan datang langsung ke kampus.
“Verifikasi ini penting untuk kita lakukan demi mencegah hal yang tidak diinginkan. Kalau tidak ada data faktual, risiko hukum terkait pemalsuan data bisa mungkin terjadi,” pungkasnya. (*)
