METROTODAY, JAKARTA – Kabar gembira datang bagi buruh, wartawan, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Timur.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak berhasil mengamankan komitmen penyediaan 20.000 unit rumah subsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP RI, Jakarta, Selasa malam (6/5), Khofifah hadir bersama Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim dan Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi.
Mereka menyampaikan aspirasi buruh Jatim yang sebelumnya mengemuka saat peringatan Hari Buruh atau May Day 2025, yakni kebutuhan rumah subsidi yang terjangkau dan layak huni.
“Alhamdulillah, hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri terkait rumah subsidi bagi buruh dan wartawan,” ujar Khofifah.
Tak hanya sebatas janji, program ini sudah memiliki target awal yakni 100 unit rumah subsidi akan dibangun di Gresik dan siap diserahkan kepada buruh serta wartawan pada Juni mendatang.
Rumah subsidi tersebut akan menggunakan skema KPR FLPP atau kredit dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dengan beberapa kemudahan seperti uang muka 1 persen, bunga tetap 5 persen dan tenor hingga 20 tahun.
Meski bersubsidi, Khofifah memastikan kualitas hunian tetap menjadi prioritas pembangunan.
“Rumah-rumah ini tidak hanya murah, tapi juga layak huni. Hunian yang baik akan menciptakan kehidupan yang lebih baik,” tegasnya.
Tak hanya rumah baru, kesepakatan lain dalam pertemuan ini mencakup renovasi 500 unit rumah bagi tunawisma dengan dukungan penuh dari Lippo Group.
Renovasi akan dimulai dari Kota Malang dan Pasuruan. Dimana James Riyadi selaku CEO Lippo Group hadir langsung memberikan komitmen dukungan tersebut.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut program ini sejalan dengan mandat Presiden Prabowo untuk menyediakan rumah bagi rakyat kecil.
“Ini kali pertama Indonesia menyiapkan 350.000 unit rumah untuk rakyat kecil. Terbesar dalam sejarah perumahan nasional,” ungkapnya.
Khofifah menyatakan kesiapan Pemprov Jatim untuk mendukung penuh pembangunan perumahan rakyat, termasuk menyiapkan lahan dan memfasilitasi perizinan.
Ia juga berharap skema ini dapat menjadi model nasional untuk pemenuhan kebutuhan papan yang terjangkau.
Program ini diharapkan menjadi momentum besar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat, sekaligus penggerak ekonomi dari sektor konstruksi dan industri turunannya. (*)
