Klarifikasi Isu Ribuan Kursi SMPN Hilang, Dikbud Sidoarjo Tegaskan Transparansi Kuota SPMB

‎​METROTODAY, SIDOARJO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo resmi menggunakan hak jawab perihal potongan berita yang menyebut ribuan kursi SMP Negeri “hilang” dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Klarifikasi juga disampaikan dalam hak jawab tersebut.

Klarifikasi itu merespons kegaduhan setelah potongan berita dari media Kabar Rakyat berjudul “Ribuan Kursi SMP Negeri Sidoarjo Hilang di SPMB, Pengamat Minta Audit Menyeluruh” diunggah ulang (re-upload) oleh sebuah akun Instagram. Dikbud menyayangkan penyebaran konten video tersebut.

Konten video dinilai bersifat sepihak dan tidak melalui upaya konfirmasi (cover both side) kepada instansi terkait. Narasi yang beredar dikhawatirkan memicu opini negatif dan keresahan, khususnya bagi orang tua wali murid yang tengah mengikuti proses SPMB.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Netty Lastiningsih, M.Pd, menegaskan bahwa isu mengenai hilangnya ribuan kursi di SMP Negeri tidak berdasar. Seluruh kuota daya tampung telah direncanakan dan dialokasikan secara transparan.

“Tidak ada kursi hilang. Dispendikbud menegaskan bahwa seluruh kuota daya tampung SMP Negeri di Sidoarjo telah dihitung, direncanakan, dan dialokasikan secara transparan sesuai dengan regulasi dan petunjuk teknis (juknis) PPDB atau SPMB yang berlaku,” kata Netty, Rabu (23/6/2026).

Netty menambahkan, sistem SPMB di Sidoarjo dilakukan secara daring (online) untuk menjamin akuntabilitas. Dengan begitu, pergeseran data di setiap jalur —baik zonasi, prestasi, afirmasi, maupun perpindahan tugas orang tua— tercatat secara otomatis di dalam basis data dan bisa dipantau langsung oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo turut mengimbau para pembuat konten (content creator) dan tokoh digital (influencer) untuk lebih bijak dan berhati-hati sebelum menyebarkan isu sensitif. Terutama yang berkaitan dengan sektor pelayanan publik seperti pendidikan.

“Kami sangat menyayangkan sikap influencer atau pembuat konten yang langsung menyebarluaskan narasi sensitif tersebut tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan Sidoarjo selaku pemangku kebijakan,” ujar Netty.

Ia menyatakan bahwa institusinya sangat terbuka terhadap kritik. Selama hal tersebut berbasis data yang valid dan dikonfirmasi secara berimbang.

“Kami meminta agar setiap informasi yang disampaikan ke publik didasarkan pada data yang valid dan melalui proses konfirmasi yang berimbang, agar tidak menciptakan keresahan sosial yang tidak perlu,” tegasnya.

Proaktif Cegah Anak Putus Sekolah

‎​Di luar penanganan isu tersebut, Dikbud Sidoarjo kini tengah fokus melakukan langkah proaktif di lapangan. Petugas dikerahkan untuk menyisir anak-anak yang terindikasi putus sekolah agar bisa dibantu mendaftar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Koordinasi juga terus dilakukan secara intensif dengan pihak sekolah dan orang tua murid dari keluarga prasejahtera yang kedapatan belum terdaftar dalam sistem. Bagi masyarakat atau wali murid yang membutuhkan informasi valid atau ingin mengajukan keluhan terkait jalannya SPMB, Dikbud Sidoarjo mengimbau untuk langsung mengakses situs resmi atau mendatangi posko pengaduan yang telah disediakan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

“Kita mengharapkan semua pihak dapat menjaga agar pelaksanaan SPMB berjalan lancar dan kondusif,” kata Netty. (red/MT)