Taxmon Perkuat Pengawasan Pajak Daerah, Pemkab Sidoarjo Targetkan 454 Titik Terpasang Akhir Juli 2026

METROTODAY, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mempercepat digitalisasi pengelolaan pajak daerah melalui pemasangan Tax Monitoring System (Taxmon) di berbagai tempat usaha. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi transaksi usaha, memperkuat pengawasan pajak daerah, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Hingga pertengahan Juni 2026, sebanyak 361 titik Taxmon telah terpasang. Pada akhir Juli 2026, jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi 454 titik.

Program tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung transformasi digital tata kelola keuangan daerah yang selama ini terus didorong Pemkab Sidoarjo. Pemasangan Taxmon difokuskan pada objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), terutama sektor makanan dan minuman, perhotelan, jasa parkir, serta kesenian dan hiburan. Melalui alat perekam transaksi tersebut, setiap transaksi usaha dapat tercatat secara elektronik dan terkoneksi dengan sistem pengawasan pajak daerah.

Komitmen itu ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Implementasi Tax Monitoring System yang diselenggarakan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo di Fave Hotel Sidoarjo pada 17 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 wajib pajak dari berbagai sektor usaha yang menjadi sasaran pemasangan Taxmon.

Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo Noer Rochmawati mengatakan bahwa Taxmon bukanlah instrumen untuk membebani pelaku usaha. Sebaliknya, sistem tersebut hadir untuk menciptakan tata kelola perpajakan yang lebih modern, transparan, dan adil bagi seluruh wajib pajak.

“Taxmon bukan untuk menambah beban pelaku usaha, melainkan menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil serta memberikan kepastian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah,” ujarnya.

Menurut Noer, dari total 361 titik Taxmon yang telah beroperasi, sebanyak 315 titik berada pada sektor makanan dan minuman. Kemudian, 11 titik dipasang pada sektor perhotelan, 20 titik di sektor jasa parkir, serta 15 titik pada sektor kesenian dan hiburan.

Jumlah tersebut masih akan terus bertambah karena saat ini terdapat 93 titik yang sedang dalam proses pemasangan. “Tujuan utama pemasangan Taxmon adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi usaha sekaligus memberikan kepastian dalam pelaporan pajak daerah,” jelasnya.

BPPD bahkan telah menyusun target yang lebih ambisius. Setelah mencapai 454 titik pada akhir Juli 2026, Pemkab Sidoarjo berencana menambah sekitar 200 titik Taxmon lagi pada semester kedua tahun ini. Penambahan tersebut diharapkan mampu memperluas pengawasan transaksi usaha berbasis elektronik dan menekan potensi kebocoran penerimaan pajak daerah.

Bupati Sidoarjo Subandi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati menegaskan bahwa digitalisasi pajak daerah merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Menurutnya, penggunaan teknologi menjadi kunci untuk menciptakan sistem perpajakan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fenny yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa implementasi digitalisasi transaksi telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Bahkan, Kabupaten Sidoarjo berhasil meraih peringkat ketiga nasional dalam implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

“Dengan sistem yang terdigitalisasi, potensi pajak daerah dapat tergali lebih optimal. Semakin banyak transaksi yang termonitor, semakin besar pula peluang peningkatan pendapatan daerah yang nantinya digunakan kembali untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujar Fenny.

Menurutnya, keberadaan Taxmon menjadi instrumen penting dalam mendukung upaya optimalisasi PAD. Selama ini, pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup, hingga berbagai program kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengawasan transaksi secara elektronik dinilai sangat penting untuk memastikan setiap potensi pajak dapat tercatat secara akurat.

Noer Rochmawati menambahkan bahwa sistem digital yang diterapkan melalui Taxmon memberikan manfaat ganda. Selain mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan, sistem tersebut juga memberikan kepastian kepada wajib pajak karena seluruh transaksi tercatat secara otomatis dan transparan. Dengan demikian, pelaporan pajak menjadi lebih sederhana dan minim potensi kesalahan.

Keberhasilan implementasi Taxmon di Sidoarjo juga mendapat perhatian kalangan akademisi. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Indonesian Journal of Innovation Studies menyebutkan bahwa penerapan Tax Monitoring System di Kabupaten Sidoarjo mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses pemungutan pajak daerah. Sistem tersebut dinilai membantu pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat penerimaan daerah.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa digitalisasi pemungutan pajak melalui Taxmon menjadi salah satu strategi yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Transparansi transaksi yang lebih tinggi dinilai mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan daerah.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, BPPD Kabupaten Sidoarjo juga menggandeng Bank Jatim melalui Program Digital Jayandaru Tax Prize (DIJAPRI). Dalam program tersebut, masyarakat dapat mengunggah struk belanja dari tempat usaha yang telah terpasang Taxmon. Struk tersebut kemudian diikutsertakan dalam pengundian hadiah yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Juli 2026. Program ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat agar lebih aktif meminta bukti transaksi saat berbelanja.

Digitalisasi pajak daerah merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Optimalisasi pendapatan daerah melalui sistem yang lebih modern diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat Sidoarjo.

Dengan target 454 titik Taxmon terpasang pada akhir Juli dan rencana penambahan sekitar 200 titik lagi pada semester kedua 2026, Pemkab Sidoarjo menunjukkan keseriusannya dalam membangun sistem perpajakan yang modern, akuntabel, dan berbasis teknologi. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap penerimaan pajak daerah dapat terus meningkat sehingga manfaatnya dapat kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang lebih merata dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. (adv)