Bupati Subandi Aktifkan Satgas Percepatan Penyelesaian Ganti Rugi Korban Lumpur

METROTODAY, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih memberikan perhatian pada penyelesaian masalah masyarakat terdampak lumpur Lapindo. Bertempat di ruang Delta Wicaksana, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, pada Rabu (3/6/2026), Pemkab Sidoarjo bertemu dengan PT Minarak Lapindo Jaya.

Bupati Sidoarjo H. Subandi hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Audiensi juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, Direktur PT Minarak Lapindo Jaya Bambang Prasetyo Widodo, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo.

Beberapa hal penting dibahas dalam pertemuan itu. Utamanya terkait penyelesaian berbagai aspirasi masyarakat terdampak lumpur Lapindo. Sebut saja soal ganti rugi dan beberapa hal lainnya.

Dalam pertemuan itu, Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan membentuk tim satgas. Tujuannya untuk mengawal berbagai aspirasi masyarakat dengan mengedepankan data yang akurat serta koordinasi lintas instansi.

Menurut bupati, berbagai keterangan dan masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan ditelaah dan diverifikasi agar setiap langkah penyelesaian dapat dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

”Kami akan memastikan seluruh data yang disampaikan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai persoalan yang masih menjadi aspirasi masyarakat akan kami pelajari bersama pihak-pihak terkait agar dapat ditemukan solusi terbaik,” ujar Subandi.

Bupati Subandi juga menyampaikan bahwa sejumlah berkas dan data yang berkaitan dengan proses penyelesaian hak-hak masyarakat akan dievaluasi lebih lanjut dan melalui tim Satgas. Jika diperlukan, Pemkab Sidoarjo akan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan verifikasi. Dengan begitu, seluruh proses berjalan secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, berbagai aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan warga terdampak lumpur Lapindo akan terus dikaji bersama pemerintah, Forkopimda, serta pihak terkait lainnya. Tujuannya, agar penyelesaian persoalan tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, perwakilan PT Minarak Lapindo, Bambang Prasetyo Widodo, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang kembali membuka ruang komunikasi melalui Satgas penanganan persoalan masyarakat terdampak lumpur Lapindo. Menurut dia, keberadaan Satgas menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh penjelasan atas berbagai persoalan yang selama ini masih menjadi perhatian warga.

”Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sidoarjo karena Satgas kembali dibuka. Dengan adanya forum ini, masyarakat dapat menyampaikan berbagai aspirasi dan pertanyaan sehingga dapat memperoleh penjelasan yang lebih jelas,” ungkap dia.

Wiwid, sapaan karib Bambang Prasetyo Widodo, menjelaskan bahwa proses penyelesaian pembayaran terhadap bangunan yang masih menjadi kewajiban PT Minarak Lapindo Jaya terus berjalan. Dari total sisa 84 bangunan yang masih dalam proses penyelesaian, hingga saat ini pembayaran terhadap 35 bangunan telah berhasil dituntaskan.

”Alhamdulillah, dari sisa 84 bangunan yang masih dalam proses penyelesaian, pembayaran untuk 35 bangunan sudah selesai dilakukan. Kami berharap proses penyelesaian terhadap bangunan yang masih tersisa dapat terus berjalan melalui koordinasi dan verifikasi bersama,” kata Wiwid.

Dia juga menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah berkas administrasi yang perlu dilakukan evaluasi dan verifikasi lebih lanjut. Oleh karena itu, pihaknya mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Audiensi tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, PT Minarak Lapindo Jaya, Forkopimda, serta seluruh pihak terkait dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat terdampak lumpur Lapindo. Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap berbagai permasalahan yang masih tersisa dapat segera ditangani secara transparan, terukur, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Sebelumnya, Bupati Subandi menugasi Satgas Percepatan Penyelesaian Ganti Rugi Korban Lumpur untuk mendampingi korban lumpur dalam memperjuangkan hak-haknya. Mereka tergabung dalam Forum Korban Lumpur Sidoarjo (FKLS).

”Ini PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah daerah dan warga. Bagaimana warga yang terdampak itu bisa segera ada penyelesaian,” kata Bupati Subandi. Setelah 20 tahun lumpur panas Sidoarjo, tidak ada kepastian nasib mereka. Ada ratusan berkas milik warga dan 32 berkas pengusaha yang belum diganti rugi.

Satgas Percepatan Penyelesaian Ganti Rugi warga korban lumpur akan membantu warga dalam memperjuangkan hak-haknya. Satgas akan membuka posko di masing-masing kecamatan.

Satgas juga siap mendampingi korban lumpur untuk melakukan audiensi ke pemerintah pusat. Penyelesaian ganti rugi yang dikeluhkan rumit oleh warga diupayakan ada penyelesaian. Bupati Subandi juga meminta agar data-data yang akan dibawa ke pusat benar-benar valid. Verifikasinya harus benar dan tuntas.

”Legalitasnya yang harus betul-betul kita siapkan. Jadi, jangan sampai nanti kita sudah audiensi ke Jakarta, masih ada tanah yang tumpang tindih atau tanah yang sudah dibayar, tetapi disampaikan belum dibayar,” kata Bupati Subandi.

Keberadan posko di kecamatan bertujuan membantu pekerjaan Satgas Percepatan Penyelesaian Ganti Rugi Korban Lumpur itu. Warga bisa mengadu ke posko. Posko juga menginventarisasi data warga yang belum menerima ganti rugi.

Pemkab Sidoarjo akan memprioritaskan dulu penyelesaian ganti rugi warga yang belum terbayar. Jumlahnya, menurut korban lumpur, masih sekitar 200 berkas. Kemudian, tuntutan ganti rugi para pelaku usaha. Adapun pelaku usaha berjumlah 32 berkas.

Bupati Subandi meminta Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) ikut mendampingi satgas dan warga korban lumpur yang akan beraudiensi dengan pemerintah pusat. Data-data akan disiapkan. Dengan begitu, saat audiensi bisa dipaparkan dengan jelas bukti-bukti administrasi, jumlah yang belum terbayar, sekaligus bukti-bukti legalitasnya.

Gabungan Korban Lumpur Sidoarjo (GKLS) juga telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka meminta pemerintah pusat mengambil alih persoalan ganti rugi melalui dana talangan. Jumlahnya sekitar Rp 1,56 triliun. Di antaranya, Rp 755 miliar sisa ganti rugi tanah di dalam peta area terdampak dan sekitar 800 miliar di luar peta area terdampak. (adv)