Flyover Gedangan Digeser ke Sisi Timur, Pemkab Sidoarjo Siapkan Pembebasan 89 Bidang Tanah

METROTODAY, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mematangkan rencana pembangunan Flyover Gedangan sebagai solusi kemacetan di jalur utama Surabaya–Sidoarjo. Dalam perkembangan terbaru, desain proyek tersebut diputuskan bergeser ke sisi timur dari rencana awal. Pergeseran itu dilakukan setelah melalui kajian teknis dan evaluasi Detail Engineering Design (DED).

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama sejumlah instansi terkait telah memulai tahapan sosialisasi pembebasan lahan kepada warga terdampak. Dalam sosialisasi yang digelar di Kantor Kecamatan Gedangan pada 18 Mei 2026, ratusan warga hadir. Sebagian besar menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan jembatan layang tersebut.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo M. Makhmud mengatakan, perubahan posisi flyover dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan sekaligus mempermudah proses pembebasan lahan.

“Setelah dilakukan evaluasi teknis, posisi flyover digeser ke sisi timur. Pertimbangannya banyak, mulai dari kondisi utilitas jalan, efektivitas konstruksi, hingga efisiensi pembebasan lahan,” kata M. Makhmud saat sosialisasi proyek Flyover Gedangan di Kecamatan Gedangan.

Menurutnya, proyek flyover tersebut membutuhkan lahan seluas sekitar 45.822 meter persegi. Dari pendataan sementara, terdapat sekitar 89 bidang tanah yang terdampak pembangunan dan harus dibebaskan pemerintah.

“Sebagian besar merupakan lahan milik warga dan beberapa bangunan usaha. Semua akan dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme appraisal independen,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menaksir kebutuhan anggaran pembebasan lahan mencapai sekitar Rp 400 miliar. Anggaran tersebut akan disiapkan secara bertahap melalui APBD Kabupaten Sidoarjo dan dukungan pemerintah pusat.

Makhmud menegaskan bahwa proses pembebasan lahan akan mengedepankan prinsip transparansi dan musyawarah dengan masyarakat terdampak. Pemkab tidak ingin proses pembangunan menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari.

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa proyek ini untuk kepentingan bersama. Karena itu komunikasi terus kami lakukan supaya proses pembebasan lahan berjalan lancar,” ujarnya.

Flyover Gedangan direncanakan memiliki panjang sekitar 600 meter dengan lebar mencapai 16,6 meter. Infrastruktur tersebut akan dibangun dua jalur dengan empat lajur kendaraan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Perempatan Gedangan.

Selama ini, titik tersebut dikenal sebagai salah satu simpul kemacetan paling padat di Kabupaten Sidoarjo. Volume kendaraan dari arah Surabaya, Waru, Gedangan, hingga akses menuju Bandara Juanda bertemu dalam satu persimpangan yang sama. Pada jam sibuk, antrean kendaraan bahkan bisa mencapai beberapa kilometer.

Konektivitas Surabaya-Sidoarjo

Bupati Sidoarjo Subandi menilai pembangunan Flyover Gedangan sudah menjadi kebutuhan mendesak. Ia menyebut pertumbuhan kendaraan setiap tahun tidak lagi sebanding dengan kapasitas jalan yang ada saat ini.

“Kalau tidak segera dibangun, kemacetan di Gedangan akan semakin parah. Flyover ini menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk memperlancar konektivitas Surabaya dan Sidoarjo,” ujar Subandi.

Ia memastikan pemerintah daerah akan mengawal proses pembangunan mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi. Menurutnya, proyek tersebut juga masuk prioritas pembangunan infrastruktur strategis daerah.

Selain mengurai kemacetan, keberadaan flyover diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Kawasan Gedangan selama ini menjadi jalur vital menuju kawasan industri dan pusat ekonomi di wilayah utara Sidoarjo.

Perubahan posisi flyover ke sisi timur juga disebut mempertimbangkan faktor teknis lainnya. Salah satunya adalah keberadaan jaringan utilitas seperti saluran air, kabel, dan pipa yang dinilai lebih kompleks apabila pembangunan tetap berada di titik awal rencana.

“Kalau dipaksakan di desain lama, pembebasan lahannya lebih luas dan utilitas yang dipindahkan lebih banyak. Karena itu dipilih alternatif sisi timur yang lebih memungkinkan,” terang Makhmud.

Meski demikian, proses pembebasan lahan diperkirakan tetap membutuhkan waktu cukup panjang. Pemkab Sidoarjo menargetkan tahapan administrasi dan pendataan bidang tanah bisa selesai pada 2026 sebelum masuk tahap pembayaran ganti rugi.

Beberapa warga yang hadir dalam sosialisasi mengaku mendukung pembangunan flyover karena sudah lama merasakan dampak kemacetan di kawasan tersebut. Namun, mereka berharap proses ganti rugi dilakukan secara adil dan sesuai harga pasar.

“Saya setuju dibangun karena macetnya memang parah setiap hari. Tapi, warga juga berharap nilai ganti rugi sesuai dan prosesnya jelas,” ujar Ahmad Fauzi, salah satu warga Gedangan yang lahannya masuk area terdampak.

Dukungan terhadap proyek tersebut juga datang dari kalangan pelaku usaha. Mereka menilai kemacetan di kawasan Gedangan selama ini mengakibatkan distribusi barang dan aktivitas ekonomi menjadi terganggu.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri masih terus melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), DPRD Sidoarjo, serta instansi terkait lainnya untuk mempercepat tahapan proyek. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, konstruksi flyover ditargetkan mulai dikerjakan setelah pembebasan lahan rampung.

Dengan proyek tersebut, Pemkab berharap wajah transportasi di kawasan utara Sidoarjo bisa berubah lebih baik dalam beberapa tahun ke depan. Flyover Gedangan pun diproyeksikan menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar di Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan bahwa Flyover Gedangan merupakan proyek penting untuk mengatasi kepadatan lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan utama mobilitas masyarakat di wilayah utara Sidoarjo. Menurutnya, pembangunan flyover tersebut juga menjadi bagian dari penguatan konektivitas antara Sidoarjo dan Surabaya.

Terkait proses ganti rugi yang akan dimulai tahun ini, Bupati Subandi memastikan Pemkab Sidoarjo tidak akan merugikan masyarakat. Tanah, bangunan, maupun tanaman dan sebagainya akan diganti oleh pemerintah. Harga appraisal tertinggi, itu yang akan dipakai. “Kalau Bapak/Ibu sekalian membantu, pasti kami juga akan membantu Njenengan semua,” kata Bupati Subandi.

Selama sosialisasi berlangsung tidak muncul penolakan terhadap rencana pembangunan Flyover Gedangan. Hadirin setuju. Mereka juga tampak antusias bertanya tentang hal ihwal terkait syarat-syarat pelepasan lahan. Dari soal dokumen tanah, prosedur pembebasan, penyelesaian hak waris, sampai pajak dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dipastikan pemilik lahan bakal tidak kena pajak dan BPHTB. Mereka diminta segera menyiapkan berbagai dokumen dan data-data terkait kepemilikan tanah. Alas hak, bangunan, sampai pepohonan yang berharga akan diganti rugi. Warga juga diminta intensif berkomunikasi dengan kepala desa dan camat. (adv)