Bupati Subandi Dorong Produk UMKM Sidoarjo Wajib Halal Biar Konsumen Tenang

METROTODAY, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tancap gas memperkuat ekosistem industri halal di wilayahnya. Tak ingin sekadar menjadi penonton di tengah tren gaya hidup halal dunia, Pemkab Sidoarjo kini mendorong percepatan sertifikasi halal bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah strategis ini ditegaskan oleh Bupati Sidoarjo, Subandi, saat meninjau perkembangan UMKM di Sidoarjo, Senin (2/3).

“Kepemilikan sertifikat halal bukan lagi sekadar pelengkap administrasi, melainkan kebutuhan utama untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas,” katanya.

Selama ini, urusan sertifikasi halal di Kota Delta telah berjalan di bawah kawalan Dinas Pertanian. Namun, untuk mencapai target yang lebih masif, Subandi menginstruksikan adanya sinergi yang lebih erat antara tiga dinas. Yakni Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Ketiga dinas tersebut diminta melakukan pendataan mendalam untuk memetakan mana saja UMKM yang sudah mengantongi sertifikat halal dan mana yang masih tertahan. “Dengan data yang detail, kita bisa memetakan kuota sertifikasi gratis secara tepat sasaran,” ujar Subandi.

Sebagai daerah dengan basis penduduk mayoritas muslim, Subandi menilai jaminan kehalalan produk adalah bentuk perlindungan konsumen sekaligus kewajiban moral. “Produk UMKM Sidoarjo harus memiliki kejelasan dan jaminan halal. Ini penting agar masyarakat merasa aman dan industri kita semakin kuat,” tambahnya.

Jatim Dapat Jatah Besar, Sidoarjo Siap Serap Kuota

Peluang emas bagi pelaku UMKM Sidoarjo terbuka lebar tahun ini. Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur, Muhammad Fauzi, mengungkapkan bahwa secara nasional tersedia 1.350.000 kuota sertifikat halal gratis.

Dari jumlah fantastis tersebut, Jawa Timur mendapatkan alokasi sebesar 216.986 kuota. Sidoarjo sendiri saat ini sudah mencatatkan sekitar 38.000 UMKM yang tersertifikasi halal. Namun, angka tersebut dinilai masih bisa digenjot lebih tinggi lagi melalui bantuan fasilitasi dari pemerintah daerah.

“Pembentukan ekosistem halal seperti Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) akan menjadi magnet baru bagi pemasaran produk UMKM kita,” ungkap Fauzi.

Pemkab Sidoarjo tidak hanya mengejar angka sertifikasi, tetapi juga membangun ekosistem. Dengan adanya Zona KHAS, pelaku usaha diharapkan tidak hanya patuh secara syariat dalam proses produksi, tetapi juga standar higienitas yang terjamin.

Diharapkan, dengan dukungan kuota gratis dari BPJPH dan pendampingan dari dinas-dinas terkait, UMKM Sidoarjo bisa naik kelas. Produk olahan kupang, kerupuk, hingga kerajinan khas Sidoarjo lainnya diproyeksikan mampu menembus pasar ritel modern hingga pasar internasional dengan modal label Halal Indonesia. (MT)

METROTODAY, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tancap gas memperkuat ekosistem industri halal di wilayahnya. Tak ingin sekadar menjadi penonton di tengah tren gaya hidup halal dunia, Pemkab Sidoarjo kini mendorong percepatan sertifikasi halal bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah strategis ini ditegaskan oleh Bupati Sidoarjo, Subandi, saat meninjau perkembangan UMKM di Sidoarjo, Senin (2/3).

“Kepemilikan sertifikat halal bukan lagi sekadar pelengkap administrasi, melainkan kebutuhan utama untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas,” katanya.

Selama ini, urusan sertifikasi halal di Kota Delta telah berjalan di bawah kawalan Dinas Pertanian. Namun, untuk mencapai target yang lebih masif, Subandi menginstruksikan adanya sinergi yang lebih erat antara tiga dinas. Yakni Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Ketiga dinas tersebut diminta melakukan pendataan mendalam untuk memetakan mana saja UMKM yang sudah mengantongi sertifikat halal dan mana yang masih tertahan. “Dengan data yang detail, kita bisa memetakan kuota sertifikasi gratis secara tepat sasaran,” ujar Subandi.

Sebagai daerah dengan basis penduduk mayoritas muslim, Subandi menilai jaminan kehalalan produk adalah bentuk perlindungan konsumen sekaligus kewajiban moral. “Produk UMKM Sidoarjo harus memiliki kejelasan dan jaminan halal. Ini penting agar masyarakat merasa aman dan industri kita semakin kuat,” tambahnya.

Jatim Dapat Jatah Besar, Sidoarjo Siap Serap Kuota

Peluang emas bagi pelaku UMKM Sidoarjo terbuka lebar tahun ini. Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur, Muhammad Fauzi, mengungkapkan bahwa secara nasional tersedia 1.350.000 kuota sertifikat halal gratis.

Dari jumlah fantastis tersebut, Jawa Timur mendapatkan alokasi sebesar 216.986 kuota. Sidoarjo sendiri saat ini sudah mencatatkan sekitar 38.000 UMKM yang tersertifikasi halal. Namun, angka tersebut dinilai masih bisa digenjot lebih tinggi lagi melalui bantuan fasilitasi dari pemerintah daerah.

“Pembentukan ekosistem halal seperti Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) akan menjadi magnet baru bagi pemasaran produk UMKM kita,” ungkap Fauzi.

Pemkab Sidoarjo tidak hanya mengejar angka sertifikasi, tetapi juga membangun ekosistem. Dengan adanya Zona KHAS, pelaku usaha diharapkan tidak hanya patuh secara syariat dalam proses produksi, tetapi juga standar higienitas yang terjamin.

Diharapkan, dengan dukungan kuota gratis dari BPJPH dan pendampingan dari dinas-dinas terkait, UMKM Sidoarjo bisa naik kelas. Produk olahan kupang, kerupuk, hingga kerajinan khas Sidoarjo lainnya diproyeksikan mampu menembus pasar ritel modern hingga pasar internasional dengan modal label Halal Indonesia. (MT)