METROTODAY, SIDOARJO – Persiapan rencana pembangunan flyover Gedangan di Sidoarjo terus berjalan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memastikan pembangunan jalan layang tersebut tetap masuk sebagai Program Strategis Nasional (PSN).
Bupati Sidoarjo Subandi kembali memimpin rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait pada Rabu (19/11/2025). Pertemuan dihadiri Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Sidoarjo Nursuliantoro, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Dandim 0816/Letkol Czi Shobirin Setio Utomo, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Zaidar Rasepta, perwakilan Polresta Sidoarjo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) M. Ainur Rahman, Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Dwi Eko Saptono, serta Camat Gedangan Inneke Dwi Setiawati.
”Flyover Gedangan merupakan PSN. Pembebasan lahannya diperkirakan membutuhkan total sekitar Rp 340 miliar,” kata Subandi di Ops Room Kantor Bupati Sidoarjo.
Pemkab sudah berupaya menyiapkan anggaran hingga Rp 200 miliar. ”Rencana pembebasan lahan akan dimulai awal tahun 2026,” imbuh dia.
Bupati Subandi melanjutkan, Pemkab Sidoarjo berupaya agar kekurangan anggaran pembebasan lahan tersebut diajukan dengan dukungan skema pendanaan dari pemerintah pusat. Flyover Gedangan telah dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumhan Rakyat. Panjang konstruksinya sekitar 475 meter.
Total lahan yang terdampak untuk pembangunan flyover mencapai 157 bidang. Sebagian besar merupakan bangunan tempat usaha. Ada juga bangunan kantor Polsek Gedangan dan masjid.
Luas lahan telah dihitung. Yang masuk trase pembangunan mencapai 13.400 meter persegi. Belum termasuk tanah sisa yang tidak dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, kebutuhan anggaran minimal mencapai Rp 260 miliar. Jumlah itu bisa meningkat hingga Rp 340 miliar setelah memperhitungkan lahan tambahan yang harus dibebaskan.
Bupati Subandi menegaskan, seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk tetap melanjutkan proyek strategis tersebut. Program pembangunan flyover Gedangan tetap berjalan.
”Kita juga akan membentuk satgas pembebasan lahan yang berisi unsur BPN, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya,” tambah Bupati Subandi.
Proses appraisal (penaksiran) harga tanah baru dapat dilakukan setelah terbitnya penetapan lokasi (penlok). Jika terdapat bidang tanah dengan nilai tinggi atau berpotensi menimbulkan keberatan, penanganannya akan melibatkan BPN maupun pengadilan. Itu sesuai ketentuan yang berlaku.
”Kalau sudah ada appraisal, seluruh prosesnya akan dibantu oleh BPN maupun pengadilan. Penlok harus terbit dulu supaya appraisal bisa berjalan. Kita upayakan agar penlok tetap bisa diterbitkan meski ada persoalan di lapangan,” tambah Bupati Subandi.
Pemkab Sidoarjo menargetkan, pada 2026 proses pembebasan lahan dapat berjalan sesuai jadwal. Pembentukan satgas diyakini bisa mempercepat seluruh mekanisme. Dengan begitu, pembangunan flyover dapat segera direalisasikan. Masyarakat akan merasakan manfaat langsung.
”Ini sudah program nasional. Jadi, tetap kita jalankan. Tahun 2026 tetap pembebasan lahan dimulai. Satgas sudah dibentuk. Kita berharap proses ini bisa berjalan cepat dan lancar,” tegas Bupati Subandi. (red)
