METROTODAY, SIDOARJO – Geliat pembangunan maupun perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo tidak berhenti. Pemerintah kabupaten berupaya mengurai satu per satu persoalan yang menghambat jalannya pembangunan. Muaranya, jalan dapat selesai dibangun dan dapat memperlancar mobilitas masyarakat.
Satu proyek yang kini tengah dikebut Pemkab Sidoarjo adalah pembangunan frotage road dari Waru hingga ke dalam kota Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi menargetkan pembangunan jalan pendamping tersebut tuntas pada 2026.
”Pada 2026 sudah kita siapkan Rp 40 miliar. Untuk membangunan jembatan dan fisik jalan. Agar semuanya bisa selesai pada 2026,” jelas Bupati Subandi setelah rapat pembahasan pembangunan frontage road untuk kawasan Kedungrejo, Waru, pada Senin (3/11/2025).
Rapat tersebut diikuti sejumlah pejabat terkait. Di antaranya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) M. Ainur Rahman, Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Dwi Eko Saptono, serta warga dan Pemerintah Desa Waru dan Kedungrejo.
Sejumlah hambatan pembangunan frontage road dibicarakan dalam rapat. Salah satu bahasannya adalah persoalan lahan makam desa. Selama ini, masih ada hal yang mengganjal, yaitu terkait dengan pemindahan lahan makam desa.
Pada siang hari itu, Senin (3/11/2025), telah tercapai kesepakatan. Baik antara pemerintah daerah dengan warga maupun pemerintah desa. Termasuk dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dua hari berselang, yakni pada Rabu (5/11/2025), dilakukan pembayaran kepada pemilik lahan sebagai ganti rugi lahan makam. Setelah pembayaran, proses selanjutnya adalah pengukuran peta bidang.
”Yang di Waru sudah selesai. Kalau ada warga Waru yang meninggal sudah bisa dimakamkan di lahan makam baru,” kata Bupati Subandi.
Selain lahan makam Desa Waru, Pemkab Sidoarjo berupaya menyelesaikan persoalan serupa di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru. Rapat pada hari itu yang berlangsung di Ops Room, Kantor Bupati Sidoarjo, itu juga turut dihadiri pemerintah desa setempat.
Disampaikan bahwa sudah ada musyawarah desa (musdes) terkait lahan pengganti makam Desa Kedungrejo. ”Ada tanah seluas 1.500 meter persegi di Bungurasih Barat,” ungkap Bupati Subandi.
Persoalan sempat muncul perihal penggantian lahan makam Desa Kedungrejo. Yakni, adanya persoalan sertifikat dobel. Akhirnya sudah ada kesepakatan tentang proses hukum, yaitu proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyangkut sertifikat yang dobel itu.
Pemkab Sidoarjo menugasi Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo Komang Rai Warmawan untuk mengawal proses tersebut. ”Agar pemerintah daerah dalam melakukan transaksi nanti tidak terganggu masalah hukum,” terang Bupati Subandi.
Pemkab Sidoarjo mengharapkan semua persoalan terkait lahan untuk pembangunan frontage road bisa tuntas pada 2025. Dengan begitu, pada 2026 mendatang, Pemkab Sidoarjo dapat fokus merampungkan seluruh pekerjaan fisiknya, baik pembangunan jembatan maupun ruas jalan.
”Kami berharap frontage road bisa dilewati dari wilayah Waru hingga ke Sidoarjo pada 2026,” tegas Bupati Subandi.
Pemkab Sidoarjo akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menentukan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan. Bupati Subandi berharap pembangunan frontage road bisa segera tuntas dan bermanfaat bagi masyarakat. Jalan pendamping sepanjang sekitar 9,4 kilometer itu bisa digunakan, melancarkan mobilitas masyarakat, sehingga dapat mengungkit perekonomian.
Anggaran Rp 340 Miliar untuk Pembebasan Lahan Flyover Gedangan
Satu proyek infrastruktur jalan yang strategis segera hadir di Kota Delta. Pembangunan flyover atau jembatan layang untuk mengurai kemacetan di perempatan Gedangan tidak lama bakal terealisasi.
Pemkab Sidoarjo sudah menyiapkan dana melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk keperluan pembebasan lahan pembangunan jembatan layang di Gedangan tersebut.
Pembebasan lahan untuk flyover bakal dimulai pada tahun 2026 mendatang. ”Kita alokasikan Rp 200 miliar untuk tahap awal pembebasan lahan pada tahun 2026 mendatang,” kata Bupati Sidoarjo Subandi pada Senin (3/11/2025).
Dana tersebut disiapkan lewat APBD 2026. Bupati mengharapkan anggaran tersebut bisa cepat terserap. Artinya, pembebasan lahan cepat tuntas sebagaimana yang diharapkan.
Pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan layang di atas perempatan Gedangan setidaknya membutuhkan anggaran Rp 340 miliar. Untuk kebutuhan Rp 140 miliar sisanya, Bupati Subandi menyebutkan bahwa pihaknya bakal berkirim surat kepada pemerintah pusat. Pemkab mengharapkan bisa mendapatkan bantuan dana untuk keperluan pembebasan lahan tersebut.
”Semoga bisa dapat bantuan, supaya tidak semua kebutuhan pembebasan lahan menggunakan uang APBD Sidoarjo. Sehingga dananya bisa dimanfaatkan untuk program-program lain di Sidoarjo,” papar Bupati Subandi.
Rencana pembangunan flyover Gedangan menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan parah yang kerap terjadi di perempatan Gedangan. Hampir setiap hari, terutama pada jam-jam sibuk seperti waktu berangkat dan pulang kerja, banyak masyarakat yang mengeluhkan terjebak macet di Gedangan.
Pembangunan jembatan layang tersebut masuk dalam program pemerintah pusat. Seperti flyover di Bundaran Aloha, pengadaan lahan akan dilakukan oleh pemerintah setempat. Sedangkan pembangunannya semua dilakukan oleh pemerintah pusat. Skema itu pula yang akan diberlakukan dalam pembangunan flyover Gedangan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono menjelaskan, tahap pembangunan flyover Gedangan saat ini masih dalam tahap pemetaan. Pihaknya masih menentukan titik lokasi yang akan dibebaskan untuk kebutuhan jembatan layang. Proses tersebut berlangsung hingga akhir tahun.
Dalam perkembangannya, ada penambahan luasan lahan yang perlu dibebaskan. ”Ada penyesuaian desain yang menyebabkan tambahan kebutuhan lahan. Total kebutuhan lahan mencapai 13.400 meter persegi, naik sekitar 1.000 meter persegi dari rencana awal sekitar 12.500-an meter persegi,” papar Dwi.
Flyover Gedangan dirancang memiliki panjang sekitar 600 meter dengan lebar jalan 19 meter. Meski frontage road Gedangan sudah difungsikan, kemacetan masih sering terjadi terutama saat kereta api melintas. Karena itu, flyover Gedangan diharapkan menjadi solusi kemacetan di titik yang terkenal padat tersebut. Dengan mobilitas masyarakat yang semakin lancar, diharapkan dapat turut mendongkrak aktivitas ekonomi.
Ardiana, warga Sidoarjo yang tinggal di Buduran, menyambut baik rencana Pemkab Sidoarjo membangun flyover Gedangan. Menurut dia, butuh terobosan bisa mengurai di jalur macet tersebut. Sebab, kendaraan pribadi dan sepeda motor harus berbagi jalan dengan kendaraan-kendaraan besar.
”Semoga tidak ada kendala pembebasan lahan sehingga pembangunan flyover bisa segera dimulai,” harapnya. Sinergi antara pemkab dan pemerintah pusat seperti saat membangun flyover Aloha, kata dia, menjadi hal baik yang bisa kembali dilakukan untuk membangun flyover Gedangan. (*)
