Pejabat Pemkab Sidoarjo Paparkan Program Andalan, Ini Komentar Bupati dan Wabup Sidoarjo

METROTODAY, SIDOARJO – Berbagai program inovatif muncul dalam paparan pejabat-pejabat Pemkab Sidoarjo. Mereka tampil dalam forum Akselerasi Penangan Masalah Prioritas Menunjang Visi Misi Kepala Daerah. Para pejabat Pemkab Sidoarjo juga harus mampu menjawab berbagai pertanyaan dan menerima kritikan para evaluator.

Pada Selasa (18 Maret 2025), evaluator terdiri atas Bupati Sidoarjo Subandi, Wakil Bupati Mimik Idayana, serta akademisi Prof Seger Handoyo dan Dr Listiyono. Masing-masing evaluator menyampaikan sorotan, pertanyaan, maupun kritik tajam terhadap para presenter.

Yang tampil presentasi adalah Asisten 1 (Pemerintahan dan Kesra) M. Ainur Rahman, Kepala Satpol PP Yany Setyawan, Kepala Dinas P3AKB Henny Kristiani, Plt Kepala Dinas Kesehatan dr Lhaksmie Herawati Yuwantina, serta Kepala Disdikbud Dr Tirto Adi.

Ainur Rahman menyampaikan rencana-rencana akselerasinya di bidang pemerintahan maupun kesejahteraan rakyat. Asisten 1, jelas Ainur, bertugas antara lain menjamin bahwa seluruh kebijakan kepala daerah dipastikan selalu sesuai dengan peraturan. Tidak melenceng dari tata aturan perundangan di atasnya.

Di bidang kesejahteraan rakyat (kesra), Asisten 1 bertugas mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan menyelaraskan program-program organisasi perangkat daerah yang berada di bawah koordinasinya. Sesuai misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.

Yaitu, menciptakan sumber daya manusia  (SDM) berintegritas, berakhlak, mewujudkan jaminan kesejahteraan sosial yang merata bagi masyarakat Sidoarjo. Misalnya, program-program pendidikan untuk menuntaskan masalah anak-anak yang tidak sekolah.

Presenter berikutnya adalah Kepala Satpol PP Sidoarjo Yany Setyawan. Yany menyebutkan lima isu strategis terkait perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Apa saja?

Pertama, bencana banjir saat musim hujan. Kedua, penataan estetika kota taman, RTH, dan ruang publiklainnya. Ketiga, pelanggaran penataan fasum dan fasos milik pemeritah. Keempat, pelanggaran izin usaha (izin usaha, pelanggran pemasang reklame, pendirian bangunan, dan lain-lain). Kelima, masih ditemukannya masalah penyakit masyarakat.

Yany Setyawan menyatakan Satpol PP  Sidoarjo menyiapkan program kerja untuk mendukung program ke-9 dan ke-14 Program Kerja BAIK. Yaitu, penegakan perda dalam rangka pembangunan infrastruktur dan melaksanakan cipta kondisi terkait sosialisasi penertiban untuk mewujudkan estetika kota. Dukungan untuk revitalisasi taman kota dan perumahan.

Setelah Satpol PP, pemaparan dilanjutkan dengan presentasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Henny Kristiani. Ada berbagai inovasi. Di antaranya Layanan Konsultasi Keluarga (Puspa Gatra), Sekolah Pemberdayaan Perempuan (Seperaduan), Kelas Orang Tua Remaja Hebat (Kerabat Remaja), dan Pembentukan Kelompok KB Pria.

Berikutnya, presentasi Plt Kepala Dinas Kesehatan dr Lhaksmie Herawati Yuwantina. Dokter Lhaksmie menjelaskan panjang lebar bagaimana program berobat gratis untuk masyarakat Sidoarjo dilaksanakan. Cukup dengan KTP, semua warga yang ber-KTP Sidoarjo bisa dilayani berobat.

”Kalaupun BPJS-nya mati, tinggal meminta surat keterangan dari desa, bisa langsung diaktifkan,,” terangnya.

Selain berobat gratis, Dinas Kesehatan Sidoarjo juga memastikan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bisa dilaksanakan. Tidak hanya pas hari ulang tahun. Warga Sidoarjo bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis. CKG disesuaikan dengan usianya.

Setelah Dinas Kesehatan Sidoarjo, paparan berlanjut pada Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo Dr Tirto Adi. Tirto Adi menyampaikan program-program dinasnya untuk mendukung 14 Program Kerja BAIK.

Di antaranya, 20 ribu beasiswa untuk anak SD sampai SMA negeri, serta anak yatim. Selain itu, program tunjangan naik untuk tenaga kesehatan, posyandu, GTT, guru swasta dan honorer, serta insentif guru ngaji dan guru agama.

”Kami juga mendukung visi-misi untuk program pembangunan pusat kreativitas anak muda,” tambah Tirto Adi.

Semua paparan kepala-kepala OPD itu mendapat evaluasi. Baik masukan maupun kritikan dari para evaluator. Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, misalnya, mengkritisi kebijakan layanan cek kesehatan gratis (CKG) di Dinas Kesehatan Sidoarjo. Dia meminta layanan CKG benar-benar diketahui dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Wabup Mimik Idayana juga meminta Satpol PP Sidoarjo untuk lebih humanis dalam melaksanakan kegiatannya. Saat penertiban PKL, misalnya. Perlu ada solusi sebelum membersihkan lokasi-lokasi mereka berjualan.

”Karena mereka juga mencari makan untuk hidup,” ungkap Wabup Mimik Idayana.

Adapun Bupati Sidoarjo Subandi menggali konsep dan rencana Asisten 1 Ainur Rahman dalam menjamin kebijakan yang sesuai aturan perundang-undangan. Misalnya, memastikan bahwa selain mendukung visi-misi Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo, tetapi juga kepala-kepala OPD selalu berpedoman pada aturan. (MT)