METROTODAY, PASURUAN – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Hutan (GEMA DUTA) menggelar aksi damai besar-besaran di kawasan Tretes, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Minggu (29/3).
Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap rencana alih fungsi lahan Hutan Tretes seluas 22,5 hektar oleh pihak swasta PT Stasionkota Saranapermai.
Massa membawa spanduk besar bertuliskan: “TOLAK ALIH FUNGSI HUTAN TRETES – AREK PRIGEN BERGERAK!”. Mereka menuntut agar fungsi hutan tetap dipertahankan demi menjaga ketersediaan sumber air dan keseimbangan ekosistem lokal yang menjadi tumpuan hidup masyarakat sekitar.
Massa yang memadati titik kumpul di Pertigaan Dung Biru, Tretes. Dengan mengendarai sepeda motor dan membawa atribut aksi, mereka melakukan long march menuju Jalan Letkol Belwe Limas Taman Wisata.
Ketua Aliansi GEMA DUTA, Priya Kusuma, menyatakan bahwa aksi ini dipicu oleh kekhawatiran warga akan kelestarian ekosistem hutan yang terancam oleh rencana proyek pihak swasta.
“Hutan Tretes adalah warisan alam yang memberikan kehidupan bagi kita semua. Kami memandang perlu adanya kesatuan gerak untuk menjaga lingkungan ini dari kerusakan,” ujar Priya.
Aksi yang diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi pemuda, penggiat lingkungan, dan mahasiswa berjalan dengan tertib. “Kami menegaskan bahwa kehadiran kami adalah simbol kekuatan rakyat dalam menjaga tanah kelahiran dari ancaman kerusakan lingkungan,” tegasnya.
Mereka mengajukan lima poin tuntutan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti, yakni
1. MENOLAK KERAS segala bentuk rencana pembangunan dan alih fungsi lahan di kawasan ekos hutan produksi (Petak 50b RPH Prigen), baik yang direncanakan sebagai Real Estate maupun replanning menjadi “Pariwisata Alam Terpadu”.
2. MENEGASKAN bahwa perubahan konsep proyek hanyalah upaya kosmetik yang tidak menghilangkan dampak ekologis, karena pembangunan di lokasi dengan ketinggian 883 – 1018 mdpl dan lereng curam akan merusak fungsi resapan air serta mengancam warga dari bencana banjir bandang dan tanah longsor.
3. MENDESAK DPRD Pansus Kabupaten Pasuruan menerbitkan Surat Rekomendasi untuk menghentikan kegiatan dan membatalkan perijinan PT Stasionkota Saranapermai.
4. MENUNTUT Bupati Pasuruan menerbitkan Moratorium Total atas perizinan pembangunan di kawasan imbuhan air/sabuk hijau lereng Gunung Arjuno demi menjaga kedaulatan air warga.
5. MENDESAK pihak ATR/BPN meninjau kembali dan membatalkan SHGB yang telah terbit di atas lahan tersebut, mengingat defisit legitimasi sosial dan potensi pelanggaran tata ruang.
“Kami berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera merespons tuntutan tersebut untuk membatalkan rencana alih fungsi lahan hutan,” pungkasnya. (ahm)
