METROTODAY, SURABAYA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, mengajak akademisi untuk memahami arah kebijakan infrastruktur yang mendorong pemerataan dan ketahanan pembangunan nasional.
Dody Hanggodo menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau ekonomi saja. Negara yang tangguh harus mampu menjamin ketersediaan pangan, energi, serta pemerataan pembangunan antardaerah. Prinsip ini sejalan dengan amanat sila kelima Pancasila dan arah pembangunan nasional dalam Asta Cita.
“Infrastruktur bukan hanya struktur beton, tetapi tanda harapan bangsa,” tutur Dody usai memberikan kuliah umum di Aula Garuda Mukti, Kampus MERR-C Universitas Airlangga (Unair), Jumat (14/11).
Ia menekankan pentingnya membangun infrastruktur sebagai instrumen pembangunan berbasis moral yang memastikan akses, kesetaraan, dan kesempatan ekonomi bagi semua orang.
Dody juga memaparkan arah baru Kementerian PUPR yang berorientasi pada pemerataan infrastruktur hingga ke daerah-daerah, mencakup sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan prasarana strategis yang mulai dijalankan pada 2025.
“Kementerian Pekerjaan Umum akan terus menjaga arah pembangunannya serta infrastruktur untuk alat pemersatu bangsa. Pembangunan infrastruktur tidak hanya berhenti pada bangunan itu sendiri, tapi untuk kolaborasi bangsa Indonesia,” jelasnya.
Ia juga menekankan peran penting akademisi dalam menjaga kualitas arah pembangunan nasional. Keterlibatan perguruan tinggi diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan infrastruktur berjalan sesuai prinsip moral dan kebutuhan masyarakat.
“Peran akademisi sangat besar, karena pembangunan tidak boleh kehilangan moralnya dan harus terus dijaga kualitasnya agar tetap up to date,” ujarnya.
Dody berharap seluruh pembangunan yang dijalankan menjadi warisan bagi generasi mendatang. “Ketika kita membangun infrastruktur, kita sebenarnya sedang membangun sebuah peradaban. Semoga semua yang kita kerjakan menjadi amal bagi kita semua,” tegasnya.
Sementara itu, Rektor Unair, Prof. Madyan, mengatakan bahwa tema kuliah umum ini merupakan panggilan bagi seluruh elemen bangsa untuk memastikan kemajuan ekonomi juga berpihak pada kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.
“Setiap kebijakan ekonomi hendaknya mampu menciptakan kesejahteraan tanpa menambah kesenjangan sosial maupun merusak sumber daya alam,” ucap Prof. Madyan. (ahm)
