METROTODAY, JAKARTA – Pemerintah resmi meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran sebagai salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Program ini menghadirkan papan interaktif, konten pembelajaran digital, serta pelatihan guru untuk mempercepat transformasi pendidikan di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D mengatakan, program digitalisasi pembelajaran pertama kali disampaikan oleh Bapak Presiden di Hari Guru nasional tahun 2024, tanggal 28 November 2024.
Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan komitmen untuk menghadirkan akses pembelajaran yang setara bagi seluruh sekolah di Indonesia, termasuk yang berada di wilayah terpencil.
Dalam sambutannya Presiden menyampaikan, “Insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi, saya akan menempatkan televisi yang cukup canggih di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Dari layar televisi-televisi yang ini, kita akan siarkan pelajaran-pelajaran semua ilmu yang diperlukan.”
“Untuk memastikan pentingya program digitalisasi pembelajaran dalam mendukung pencapaian Asta Cita ke-4, maka dalam RPJMN 2025-2029 telah tercantum pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dalam penerapan pedagogi modern. Digitalisasi pembelajaran juga merupakan Proyek Strategis Nasional tahun 2025-2029,” jelas Gogot.
Lanjut Gogot, digitalisasi pembelajaran memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, dengan keunggulan berupa peningkatan motivasi belajar siswa, pemahaman materi yang lebih baik, dan pengembangan keterampilan digital masa kini.
Dalam digitalisasi pembelajaran, keberadaan perangkat teknologi yang interaktif, konten yang interaktif, dan metode pembelajaran yang inovatif berbasis pedagogi modern menjadi instrumen penting dalam menutup learning lost yang terjadi selama covid-19 sekaligus untuk mengejar ketertinggalan skor literasi dan numerasi pada berbagai moda pengukuran baik PISA maupun ANBK.
Masih menurut Gogot, untuk melaksanakan program Digitalisasi Pembelajaran maka telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pembangunan dan pengelolaan sekolah menengah atas unggul garuda, dan digitalisasi pembelajaran.
“Program Digitalisasi Pembelajaran secara resmi diluncurkan pada saat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025 di Sekolah Dasar (SD) Negeri Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat.
Program ini ditopang oleh perangkat smart
classroom dan platform pembelajaran berbasis teknologi bernama Ruang Murid, bagian dari Super Aplikasi Rumah Pendidikan,” imbuh Gogot.
Program ini bukan berarti mengabaikan pembangunan sekolah dan peningkatan kesejahteraan guru. Pembangunan infrastruktur fisik sekolah tetap berjalan, begitu pula komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru.
“Digitalisasi melalui IFP justru hadir sebagai pelengkap untuk memperkuat kualitas pembelajaran di dalam kelas. Perlu kami sampaikan kembali bahwa program digitalisasi pembelajaran dilaksanakan bersamaan dengan program revitalisasi dan pembangunan sekolah yang dituangkan dalam Instruksi Presiden yang sama.”
Dari sisi pemanfaatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah melakukan pelatihan kepada sejumlah guru untuk dapat menggunakan perangkat smart classroom tersebut secara maksimal. Sehingga konten pembelajaran yang tersedia dalam bentuk media pembelajaran interaktif hingga gim edukatif mampu secara efektif memfasilitasi gaya belajar generasi gen-z.
Program ini juga didukung dengan platform Rumah Pendidikan yang berisi sumber belajar pada menu Ruang Murid dan Ruang GTK, yang memungkinkan guru dan murid mencari ide-ide pembelajaran kreatif dan siswa bisa belajar mandiri dari rumah.
Penetapan sekolah penerima dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi internal dengan menggunakan DAPODIK. Selanjutnya data awal tersebut dilakukan Verifikasi dan Validasi oleh dinas pendidikan kab/kota dan provinsi dengan mempertimbangkan Kesiapan sarpras.
Di tahapan terakhir adalah surat pernyataan bersedia menerima dan memanfaatkan perangkat menjadi penentu IFP akan dikirim ke sekolah. Selama sekolah tersebut menyatakan siap menerima dan memenuhi kriteria diatas maka sekolah tersebut menjadi sasaran sekolah penerima program digitalisasi pembelajaran. Untuk proses distribusi perangkat, ditargetkan 288 ribu satuan pendidikan secara bertahap.
Bagi sekolah di daerah 3T dan marginal yang belum sepenuhnya siap dalam hal Listrik dan koneksi internet, pemerintah akan berkolaborasi dengan pihak terkait lainnya, seperti PLN untuk membantu secara bertahap terkait kesiapan listrik disekolah, dan melakukan pengadaan Internet Satelit bagi sekolah yang tidak punya jaringan internet.
Kemendikdasmen juga mempersiapkan Konten pembelajaran interaktif melalui portal Rumah Pendidikan dan melakukan bimbingan teknis atau pelatihan guru di sekolah yang menerima program Digitalisasi pembelajaran, sehingga semua sekolah dapat memanfaatkan perangkat yang diterima secara optimal.
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan Perpres 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Selama proses pelaksanaan pengadaan mulai dari market sounding untuk mengumpulkan informasi, mendapatkan masukan, dan mengukur minat pasar terhadap rencana pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak payung dan kontrak pembelian didampingi oleh Kejaksaan Agung, KSP, Kemenko PMK, LKPP, BPKP, dan tim Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta berkoordinasi dengan Kemenperin dan komdigi.
“Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, mari kita wujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan demi generasi Indonesia yang lebih unggul di masa depan,” pungkas Gogot. (mt)
