METROTODAY, SURABAYA – Ribuan buruh se-Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Kamis (28/8). Aksi ini merupakan bagian dari demonstrasi serentak yang dilakukan di berbagai kota di Indonesia termasuk di depan gedung DPR RI di Jakarta.
Buruh juga menyampaikan sindiran pedas terkait kasus korupsi yang melibatkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, yang dianggap kontras antara tuntutan buruh akan kesejahteraan dan keadilan dengan perilaku korupsi yang dilakukan pejabat publik yang seharusnya melindungi kepentingan pekerja.
Massa membawa berbagai atribut, salah satunya bendera Jolly Roger One Piece. Massa awalnya berkumpul di depan Kejati Jatim di frontage Jalan Ahmad Yani.
Selain bendera Jolly Roger, ada juga yang mengenakan kostum tikus berdasi, lengkap membawa segepok uang serta replika tas bertulisan ‘tikus-tikus beban rakyat 3 juta per hari’. Beberapa peserta aksi juga terlihat menggunakan topeng bergambar Presiden Prabowo Subianto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Mereka juga menggelar teatrikal dengan membawa keranda bertulisan matinya moral wakil rakyat serta matinya hati nurani pejabat.
“Hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan ironi, di negeri yang katanya merdeka ternyata banyak pemerintah yang hidup bergelimang harta, sementara rakyat tercekik,” kata orator aksi.
Aksi unjuk rasa buruh ini dilakukan serentak di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Kota Surabaya, Jawa Timur. Ribuan buruh yang tergabung dalam KSPI Jawa Timur bergerak menuju Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya.
Dalam aksinya, para buruh menyuarakan 6 tuntutan nasional, termasuk penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, pencegahan PHK, reformasi pajak perburuhan, pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, pemberantasan korupsi, hingga revisi Undang-Undang Pemilu.
“Tertangkapnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Kabinet Merah Putih, Immanuel Ebenezer Gerungan, beberapa waktu lalu oleh KPK, juga menjadi pil pahit yang dirasakan para buruh. Pasalnya, tuntutan para buruh akan kesejahteraan dan keadilan menjadi cukup kontras dengan perilaku koruptif pejabat publik yang seharusnya melindungi kepentingan pekerja,” ujar perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim, Jazuli.
Buruh sangat marah dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan Wamenaker. Tindakan Wamenaker merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan buruh untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan.
“Kami menuntut agar kasus ini diusut tuntas dan pelaku dihukum seberat-beratnya,” tegas Jazuli.
Selain tuntutan nasional, buruh juga mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merealisasikan komitmen bersama yang telah disepakati pada 1 Mei 2025 lalu.
Komitmen tersebut mencakup sistem jaminan pesangon, pengalokasian anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin, pemberian sanksi kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan buruhnya ke BPJS, serta kenaikan upah pada tahun 2026 sebesar 8,5 persen atau 10,5 persen. (ahm)
