METROTODAY, JAKARTA – Sikap otoriter Amerika Serikat (AS) yang melakukan operasi militer di Venezuela hingga menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya di negerinya memicu reaksi keras dari dunia internasional.
Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi tersebut. Jakarta menilai, aksi sepihak Washington bisa menjadi preseden buruk yang mengancam tatanan hubungan antarnegara di masa depan.
Melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Senin (5/1), pemerintah menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer dalam konflik politik suatu negara sangat berbahaya.
“Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan yang berisiko menciptakan preseden berbahaya,” tulis Kemlu RI lewat akun media sosial resminya.
Langkah militer tersebut dinilai bukan hanya merusak kedaulatan Venezuela, tapi juga berpotensi mengacaukan stabilitas perdamaian di kawasan Amerika Latin. Indonesia pun menyerukan agar semua pihak mengutamakan hukum internasional dan Piagam PBB.
Operasi militer yang dilancarkan AS pada Sabtu (3/1) dini hari itu menyasar berbagai instalasi militer dan sipil. Laporan terbaru dari The New York Times menyebutkan korban tewas telah mencapai 80 orang dan diprediksi terus bertambah.
Presiden AS Donald Trump dengan gamblang membenarkan operasi tersebut. Dia mengonfirmasi bahwa pasukan AS berhasil membekuk Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Pasangan tersebut langsung diterbangkan ke New York dan kini mendekam di Metropolitan Detention Center, Brooklyn.
Trump menuding Maduro terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba internasional dan bekerja sama dengan organisasi teroris. “AS akan menegaskan kendali atas Venezuela untuk sementara waktu,” tegas Trump.
Ekspor Minyak Lumpuh Total Dampak dari serangan ini langsung memukul jantung ekonomi Venezuela. Sektor minyak yang menjadi tumpuan negara tersebut kini lumpuh total. Berdasarkan data TankerTrackers dan laporan Reuters, aktivitas di pelabuhan minyak utama, Jose, berhenti total sejak Sabtu lalu.
Kapal-kapal tanker yang seharusnya mengirim minyak ke Asia dan AS tertahan karena tidak adanya izin keberangkatan. Bahkan, banyak kapal tanker yang terpaksa meninggalkan perairan Venezuela dalam keadaan kosong. Blokade ini mengancam produksi minyak global dan membuat ekonomi internal Venezuela semakin terpuruk di bawah status darurat nasional.
Di Caracas, Mahkamah Agung Venezuela telah menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara. Mereka pun mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar pertemuan darurat guna merespons apa yang mereka sebut sebagai penculikan kepala negara sah oleh pihak asing. (MT)
