Laporan Sekretaris APSIH PTM, Dr. Noor Fatimah Mediawati dari Kuala Lumpur Malaysia
METROTODAY, KUALA LUMPUR – Forum Dekan (Fordek) Fakultas Hukum/Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (FH/STIH) dan Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum (APSIH) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) berkolaborasi dalam ajang ASEAN Conference of Law School (ACLS) di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Senin (25/8).
Konferensi yang dihadiri akademisi dari berbagai negara ASEAN itu berlangsung hangat dengan menghadirkan sejumlah pakar hukum internasional.
Di antaranya adalah Prof. Dato’ Dr. Muhammad Taufik Mohd Noor, Prof. Dr. Vivian Louis Forbes (University of Western Australia), Prof. Dato’ Dr. Rahmat Mohammad (Aberystwyth Unissa Brunei & UITM), serta akademisi dari Indonesia seperti Assoc. Prof. Dr. AA Eko Widiarto (Universitas Brawijaya) dan Assoc. Prof. Dr. Faisal (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara sekaligus Ketua Fordek PTM).
Beberapa topik menarik turut dibahas, seperti “The Existence of International Law and National Law in ASEAN Context” serta “Delimit, Cooperate, Arbitrate or Leave it to Future Lawyers.”
Selain diskusi utama, ACLS juga menampilkan oral presentation dari 10 akademisi APSIH PTM.
Dr. Lidya Shery Muis dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) membahas perlindungan paten terhadap akses obat esensial dengan menyoroti solusi hukum internasional lewat TRIPs Agreement.
Dr. Aby Maulana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang memaparkan isu korupsi dan asset forfeiture menekankan pentingnya pendekatan follow the money dalam penelusuran aset hasil tindak pidana.
“Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk benchmarking kurikulum,” kata Ketua APSIH PTM, Chrisna Bagus Edhitapraja.
Ia menyebut benchmarking penting dilakukan agar kurikulum APSIH PTM dapat dievaluasi sekaligus direkonstruksi dengan membandingkan praktik di Faculty of Syariah and Law USIM, khususnya terkait integrasi nilai-nilai syariah dalam pembelajaran.
Forum ini dihadiri perwakilan dari Fordek FH/STIH PTM, APSIH PTM, Universitas Brawijaya, USIM, UNM Malaysia, Unissa Brunei, University of Western Australia, hingga perwakilan diplomatik seperti Australian High Commission dan Kedutaan Rusia.
Para peserta ACLS sepakat menjalin kerja sama antaruniversitas dan lembaga.
“Keberlanjutan dan konsistensi jadi kunci agar kerja sama ini benar-benar meningkatkan value pembelajaran menuju kampus yang berdampak,” kata Sekretaris APSIH PTM, Dr. Noor Fatimah Mediawati.
Dengan terselenggaranya ACLS, diharapkan jaringan akademik hukum di kawasan ASEAN semakin kuat, sekaligus menjadi wadah kolaborasi strategis menghadapi tantangan hukum global. (Fatimah/Red)
