METROTODAY, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan langkah tegas pemerintahannya menghapus kebijakan tantiem untuk direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merugi, sekaligus memangkas jumlah komisaris di perusahaan pelat merah.
Dalam Penyampaian Rancangan APBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8), Prabowo mengaku terkejut dengan praktik pembagian tantiem yang dianggapnya “akal-akalan” demi membungkus bonus besar dengan istilah asing.
“Saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti,” tegas Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.
Prabowo mencontohkan, ada komisaris BUMN yang hanya rapat sebulan sekali namun tetap meraup tantiem hingga Rp 40 miliar per tahun.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun. Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” ujarnya.
Presiden juga memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk merampingkan struktur BUMN, termasuk memangkas jumlah komisaris yang dinilai berlebihan meski perusahaan merugi.
“Saya potong setengah komisaris. Paling banyak enam orang. Kalau bisa cukup empat atau lima,” kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah uang negara harus digunakan secara efisien, berorientasi pada manfaat nyata bagi rakyat.
“Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” tutupnya. (red)
