Prabowo Klaim Sudah Tertibkan 3,1 Juta Hektar Lahan Sawit Ilegal, Menyusul Pertambangan

METROTODAY, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan.

Dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR RI, Jumat (15/8), Prabowo memaparkan keberhasilan penertiban perkebunan sawit ilegal dan mengumumkan langkah selanjutnya untuk memberantas tambang ilegal.

Prabowo melaporkan bahwa pemerintah telah berhasil menguasai kembali 3,1 juta hektar dari total 3,7 juta hektar lahan sawit yang terbukti melanggar aturan.

Langkah ini diambil berdasarkan keputusan pengadilan yang telah inkrah selama 18 tahun, namun tidak pernah dijalankan oleh penegak hukum di masa lalu.

“Saya tidak tahu kenapa, tapi saya telah perintahkan dikuasai kembali oleh negara,” ujar Prabowo.

Untuk memastikan penertiban berjalan lancar, Presiden Prabowo memerintahkan TNI untuk mengawal tim-tim penertiban, mengingat sering terjadinya perlawanan. “Berani-berani melawan pemerintah NKRI ya kita hadapi,” tegasnya.

Setelah menertibkan perkebunan sawit, pemerintah kini membidik 1.063 tambang ilegal yang teridentifikasi. Prabowo mengungkapkan bahwa praktik-praktik ilegal ini berpotensi merugikan negara minimal Rp 300 triliun.

Prabowo menegaskan tidak akan ada tebang pilih dalam pemberantasan ini. Ia memberi peringatan keras kepada siapa pun yang terlibat, termasuk para “orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun.”

“Saya sudah lama menjadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya ini senior, mantan tentara. Jadi, junior-junior itu jangan macam-macam ya,” kata Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga memberikan jaminan bahwa rakyat kecil yang menambang untuk mata pencarian tidak akan dikriminalisasi. Sebaliknya, mereka akan dilegalkan melalui skema koperasi.

“Kalau rakyat yang nambang ya sudah kita bikin koperasi, kita legalkan, kita atur. Tapi jangan alasan rakyat, tahu-tahunya nyelundup ratusan triliun,” tegasnya.

Untuk menghindari konflik kepentingan, Prabowo juga memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menggunakan pasukan dari provinsi lain dalam operasi penertiban. Ia juga mengingatkan kader partainya, Gerindra, agar tidak terlibat. “Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” ujarnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan sejumlah mantan Wakil Presiden, Presiden Prabowo meminta dukungan penuh dari seluruh pihak untuk memberantas kejahatan yang merugikan rakyat dan negara ini. (*)

METROTODAY, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan.

Dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR RI, Jumat (15/8), Prabowo memaparkan keberhasilan penertiban perkebunan sawit ilegal dan mengumumkan langkah selanjutnya untuk memberantas tambang ilegal.

Prabowo melaporkan bahwa pemerintah telah berhasil menguasai kembali 3,1 juta hektar dari total 3,7 juta hektar lahan sawit yang terbukti melanggar aturan.

Langkah ini diambil berdasarkan keputusan pengadilan yang telah inkrah selama 18 tahun, namun tidak pernah dijalankan oleh penegak hukum di masa lalu.

“Saya tidak tahu kenapa, tapi saya telah perintahkan dikuasai kembali oleh negara,” ujar Prabowo.

Untuk memastikan penertiban berjalan lancar, Presiden Prabowo memerintahkan TNI untuk mengawal tim-tim penertiban, mengingat sering terjadinya perlawanan. “Berani-berani melawan pemerintah NKRI ya kita hadapi,” tegasnya.

Setelah menertibkan perkebunan sawit, pemerintah kini membidik 1.063 tambang ilegal yang teridentifikasi. Prabowo mengungkapkan bahwa praktik-praktik ilegal ini berpotensi merugikan negara minimal Rp 300 triliun.

Prabowo menegaskan tidak akan ada tebang pilih dalam pemberantasan ini. Ia memberi peringatan keras kepada siapa pun yang terlibat, termasuk para “orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun.”

“Saya sudah lama menjadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya ini senior, mantan tentara. Jadi, junior-junior itu jangan macam-macam ya,” kata Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga memberikan jaminan bahwa rakyat kecil yang menambang untuk mata pencarian tidak akan dikriminalisasi. Sebaliknya, mereka akan dilegalkan melalui skema koperasi.

“Kalau rakyat yang nambang ya sudah kita bikin koperasi, kita legalkan, kita atur. Tapi jangan alasan rakyat, tahu-tahunya nyelundup ratusan triliun,” tegasnya.

Untuk menghindari konflik kepentingan, Prabowo juga memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menggunakan pasukan dari provinsi lain dalam operasi penertiban. Ia juga mengingatkan kader partainya, Gerindra, agar tidak terlibat. “Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” ujarnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan sejumlah mantan Wakil Presiden, Presiden Prabowo meminta dukungan penuh dari seluruh pihak untuk memberantas kejahatan yang merugikan rakyat dan negara ini. (*)