METROTOD, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui adanya tantangan besar dalam dunia kerja Indonesia yakni satu juta sarjana kini berstatus pengangguran.
Data mengejutkan ini selaras dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi potret nyata kondisi ketenagakerjaan saat ini dan tantangan besar ke depan.
“Itu menjadi sebuah tantangan kita. Artinya, itu adalah potret saat ini, kemudian kita punya tantangan ke depan,” kata Menaker saat memberikan tanggapan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7).
Sebelumnya, Menaker Yassierli telah mengungkapkan bahwa sebanyak 1,01 juta lulusan universitas menganggur pada tahun 2025.
Angka ini merupakan bagian dari total 7,28 juta pengangguran di Indonesia per Februari 2025, yang menunjukkan kenaikan sekitar 1,11 persen atau 83,45 ribu orang dibandingkan periode sebelumnya.
Angka pengangguran ini mengambil porsi 4,76 persen dari total angkatan kerja Indonesia.
Tak hanya sarjana, data BPS juga menunjukkan angka pengangguran di jenjang pendidikan lain:
- Lulusan diploma: 177,39 ribu orang
- Lulusan SD dan SMP: 2,42 juta orang
- Lulusan SMA: 2,04 juta orang
- Lulusan SMK: 1,63 juta orang
Untuk mengatasi permasalahan serius ini, khususnya bagi lulusan sarjana, Menaker menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menjadi salah satu pihak yang diharapkan terlibat aktif.
“Sehingga semangat yang saya munculkan itu, kan adalah semangat untuk kita berkolaborasi bersama. Itu saja sebenarnya untuk mencari solusi,” ujar Yassierli.
Di sisi lain, Menaker Yassierli juga menyampaikan perkembangan positif terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Sebanyak 8,3 juta orang penerima telah disalurkan BSU senilai Rp600 ribu. Penyaluran ini dilakukan melalui dua mekanisme: bank BUMN/Himbara dan PT Pos Indonesia.
Menaker menjelaskan bahwa penyaluran via PT Pos masih memerlukan waktu sekitar satu minggu untuk sampai ke tangan penerima. Sementara itu, sebagian kecil penyaluran melalui bank Himbara masih dalam proses verifikasi dan validasi data ulang.
“Ini kita ingin memastikan bahwa penyaluran itu tepat sasaran. Jadi walaupun sudah ada data, kita harus cek nomor rekeningnya, cek (validasi) dari BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kita konfirmasi ke bank, dari bank kita cek lagi nomor rekeningnya, oke, kita buat surat perintah pembayaran, dan seterusnya,” imbuhnya.
Menyusul kekhawatiran atas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk judi online (judol), Yassierli memastikan bahwa BSU yang diberikan kepada pekerja yang membutuhkan tidak digunakan untuk praktik judol.
“Itu sudah di luar kontrol kita. Artinya, BSU didesain untuk meningkatkan daya beli, dan kepada mereka yang sudah terdaftar aktif sebagai pemberi iuran BPJS Ketenagakerjaan. Saya optimis BSU itu dipakai untuk kebaikan,” kata Yassierli.
“Saya optimis BSU itu menjadi sesuatu bagi pekerja untuk meningkatkan daya beli mereka,” pungkasnya. (red)
