Proses Hukum Eks Dirut KBS Berjalan, Dewan Pengawas Jalankan Tugas Direksi Sementara

METROTODAY, SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya menunjuk jajaran Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Kebun Binatang Surabaya (KBS) untuk mengambil alih sementara tugas direksi.

Langkah ini diambil guna mengisi kekosongan jabatan seiring berjalannya proses hukum terkait perusahaan tersebut.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya, Syamsul Hariadi, menjelaskan kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 44 tentang Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa KBS.

Ia juga meminta seluruh pegawai untuk tetap menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

“Kami Pemerintah Kota meminta kepada Dewan Pengawas selaku pelaksana tugas melakukan pengurusan Perumda KBS untuk secara bersama-sama dengan seluruh pegawai menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP,” kata Syamsul, Sabtu (21/11).

Syamsul menegaskan prioritas utama adalah memastikan keberlangsungan operasional, khususnya kebutuhan perawatan satwa seperti pakan, pemeliharaan kandang dan habitat, hingga pelayanan kesehatan satwa tetap terpenuhi secara berkelanjutan.

“Keberlangsungan operasional Kebun Binatang Surabaya menjadi perhatian utama, karena Kebun Binatang Surabaya memiliki tanggung jawab besar dalam pemeliharaan, perawatan, kesehatan, dan kesejahteraan satwa yang berada di dalamnya,” tegasnya.

Terkait proses hukum yang sedang berjalan, Pemkot Surabaya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Namun demikian, kesejahteraan satwa tidak boleh terabaikan.

“Kami menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Jatim. Di sisi lain, kesejahteraan satwa tidak boleh terabaikan akibat perkembangan persoalan hukum tersebut,” pungkasnya. (ahm)

METROTODAY, SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya menunjuk jajaran Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Kebun Binatang Surabaya (KBS) untuk mengambil alih sementara tugas direksi.

Langkah ini diambil guna mengisi kekosongan jabatan seiring berjalannya proses hukum terkait perusahaan tersebut.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya, Syamsul Hariadi, menjelaskan kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 44 tentang Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa KBS.

Ia juga meminta seluruh pegawai untuk tetap menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

“Kami Pemerintah Kota meminta kepada Dewan Pengawas selaku pelaksana tugas melakukan pengurusan Perumda KBS untuk secara bersama-sama dengan seluruh pegawai menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP,” kata Syamsul, Sabtu (21/11).

Syamsul menegaskan prioritas utama adalah memastikan keberlangsungan operasional, khususnya kebutuhan perawatan satwa seperti pakan, pemeliharaan kandang dan habitat, hingga pelayanan kesehatan satwa tetap terpenuhi secara berkelanjutan.

“Keberlangsungan operasional Kebun Binatang Surabaya menjadi perhatian utama, karena Kebun Binatang Surabaya memiliki tanggung jawab besar dalam pemeliharaan, perawatan, kesehatan, dan kesejahteraan satwa yang berada di dalamnya,” tegasnya.

Terkait proses hukum yang sedang berjalan, Pemkot Surabaya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Namun demikian, kesejahteraan satwa tidak boleh terabaikan.

“Kami menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Jatim. Di sisi lain, kesejahteraan satwa tidak boleh terabaikan akibat perkembangan persoalan hukum tersebut,” pungkasnya. (ahm)

Ikuti Kami Untuk mendapatkan Berita menarik MetroToday
Google News

Artikel Terkait

Pilihan Editor

Pilihan Editor

Terpopuler

Artikel Terbaru

Artikel Terkait