METROTODAY, SIDOARJO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Jawa Timur, Rabu (14/1). Kedatangan tersebut bukan untuk melakukan penangkapan kasus korupsi, melainkan untuk memberikan pendidikan, pencegahan, dan penjelasan terkait penindakan kepada para pejabat di lingkungan instansi tersebut.
Pimpinan KPK, Ibnu Basuki Widodo, menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari roadshow pencegahan korupsi yang dilakukan KPK ke berbagai instansi.
“Tidak terkait dengan masalah kuota haji karena itu adalah penindakan. Kami melakukan trisula (pendidikan, pencegahan dan penindakan) pencegahan korupsi. Bukan hanya di Kemenag saja, banyak instansi kementerian hingga perguruan tinggi yang kita datangi,” ungkapnya, Rabu (14/1).
Ia menjelaskan bahwa Kemenag merupakan mitra KPK, dan pencegahan korupsi tidak bisa menjadi tanggung jawab KPK saja. “Nah, seperti peran serta dari Kakanwil Kemenag Jatim sebagai orang yang mempunyai kewenangan untuk mengajak anak buahnya mengajak berintegritas demikian bawahannya juga menyampaikan,” jelas Ibnu.
Ia juga menegaskan pentingnya penanaman nilai integritas sejak dini, seperti kejujuran dan kesederhanaan, untuk menghindari tindak pidana korupsi.
Pada aspek pencegahan, KPK menekankan pada perbaikan sistem yang tertutup terhadap peluang korupsi, sedangkan penindakan bertujuan memberikan efek jera dengan dukungan masyarakat.
Sementara itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sruji Bahtiar, menegaskan bahwa kedatangan KPK tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan dugaan korupsi kuota haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. “Bukan karena ada kasus dan saya pikir tidak ada hubungannya dengan itu,” tegas Bahtiar.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan program roadshow KPK untuk seluruh lapisan masyarakat. “Tentunya ini penting untuk menguatkan pemahaman kita agar mempunyai integritas,” ujarnya.
Bahtiar juga menyampaikan bahwa pendidikan dan pencegahan korupsi sangat diperlukan, dengan memberikan nilai-nilai bahwa korupsi merugikan dan berdosa, serta penguatan sistem melalui regulasi dan ketentuan hukum.
Kemenag merupakan mitra strategis KPK dalam upaya pendidikan dan pencegahan korupsi. Pada tahun 2025, telah dilakukan sejumlah kerja sama seperti penyelenggaraan e-learning gratifikasi, safari keagamaan antikorupsi, dan penerbitan buku terkait peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi dari perspektif agama. (ahm)
