METROTODAY, SIDOARJO – Proses evakuasi korban ambruknya bangunan musala Pondok Pesantren Al-Khoziny di Buduran, Sidoarjo, terus berlangsung. Hingga Jumat (3/9/2025), tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan delapan jenazah santri dari balik reruntuhan bangunan.
Dengan demikian, hingga Jumat malam, jumlah korban mencapai 116 orang. Perinciannya, 103 orang selamat dan 13 orang meninggal dunia.
Sebagian korban selamat masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Bahkan, ada korban di RSUD RT Notopuro Sidoarjo yang akan mendapatkan tindakan berupa amputasi.
Sembari menunggu perkembangan evakuasi, penanganan lanjutan bagi korban yang selamat juga dipikirkan. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo dan fraksi PKB DPRD Sidoarjo, misalnya, akan memperhatikan kelanjutan pendidikan santri yang menjadi korban ambruknya bangunan musala pondok.
Ketua DPC PKB Sidoarjo Abdillah Nasih bersama sejumlah anggota fraksi PKB DPRD Sidoarjo sudah menyambangi para korban selamat yang dirawat di RSUD RT Notopuro Sidoarjo pada Kamis (2/9/2025). ”Secara umum sehat, meski memang ada yang harus diamputasi,” tuturnya.
Pria yang karib disapa Cak Nasih itu melihat semangat yang luar biasa dari para santri tersebut. Bahkan, dalam kondisi masih dirawat, mereka berkeinginan untuk tetap belajar di pondok. Karena itu, kelanjutan pendidikan para santri harus menjadi perhatian.
”Anak-anak ini tidak boleh terputus pendidikannya. Dari DPC akan mengusulkan beasiswa untuk mereka, terutama yang berasal dari Sidoarjo,” kata pria yang juga menjabat Ketua DPRD Sidoarjo itu.
Pihaknya juga berkomunikasi dengan Baznas maupun Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Sidoarjo terkait dengan santunan kepada korban maupun keluarganya. ”Misalnya untuk korban yang cacat (karena diamputasi), bisa dibantu alat terapi dan sebagainya,” jelasnya. Begitu juga dengan BPJS dan dinas-dinas terkait lainnya.
Upaya trauma healing juga harus diberikan kepada santri maupun keluarganya. ”Pemerintah harus hadir,” tegas Cak Nasih.
DPC PKB dan fraksi PKB DPRD Sidoarjo akan terus berkhidmat dalam merespons musibah di Ponpes Al-Khoziny. Termasuk dalam membuka posko dan pengumpulan donasi.
Di sisi lain, DPC PKB dan fraksi PKB DPRD Sidoarjo menyayangkan pernyataan Bupati Sidoarjo Subandi perihal izin mendirikan bangunan (IMB) Ponpes Al-Khoziny. Menurut Nasih, pernyataan tersebut tidak tepat di tengah proses evakuasi yang masih berjalan, bahkan banyak korban yang belum ditemukan.
Meski demikian, lanjut dia, ke depan pemerintah harus hadir dalam upaya mitigasi. Ada kajian terhadap seluruh bangunan pondok di Sidoarjo. ”Pemerintah harus hadir untuk mitigasi, pendampingan saat membangun, baik pondok yang sudah ada maupun yang akan dibangun. Jangan sampai kejadian ini terulang,” tandasnya. (red)
