METROTODAY, SURABAYA – Polda Jatim memberikan perhatian khusus terhadap kasus perusakan, penjarahan, dan pembakaran fasilitas umum yang terjadi dalam serangkaian aksi anarkis di sejumlah wilayah di Jatim, beberapa waktu lalu.
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Kamis (18/9), terungkap bahwa ratusan anak di bawah umur (ABH) terlibat dalam aksi tersebut.
Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto, mengungkapkan bahwa sejak 29 Agustus hingga 16 September 2025, pihaknya telah mengamankan 997 orang yang terlibat dalam aksi anarkis di 10 kota.
“Dari jumlah tersebut, 582 orang adalah orang dewasa, namun yang sangat memprihatinkan adalah adanya 415 anak di bawah umur yang juga terlibat,” ujarnya.
Pihak kepolisian telah memulangkan 682 orang setelah dilakukan pendataan dan pembinaan. Namun, 315 orang lainnya harus menjalani proses hukum lebih lanjut.
“Kami sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini, terutama yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Mereka telah kami kembalikan ke orang tua masing-masing agar mendapatkan pengawasan yang lebih baik,” jelas Irjen Pol Nanang Avianto.
Ia juga menyampaikan penyesalannya atas banyaknya remaja yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut.
Menurutnya, sebagian besar orang tua tidak mengetahui keterlibatan anak-anak mereka dalam aksi tersebut.
“Ini sangat disayangkan. Seharusnya, para orang tua lebih waspada, karena kejadian ini menjadi pembelajaran yang sangat mahal bagi kita semua,” jelasnya.
Aksi brutal massa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga korban jiwa.
Data dari Polda Jatim mencatat 111 warga sipil mengalami luka-luka, dan sebagian besar telah mendapatkan perawatan jalan.
Selain itu, 105 personel Polri dan 12 anggota TNI juga terluka saat melakukan pengamanan akibat lemparan batu, bom molotov, dan benda keras lainnya.
Nanang juga merinci total kerugian akibat perusakan fasilitas umum yang mencapai Rp256 miliar.
Dari jumlah tersebut, Rp 42,2 miliar merupakan kerugian yang dialami oleh institusi Polri, sedangkan Rp 214,1 miliar ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Dana sebesar itu seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Sangat disayangkan jika dana tersebut justru habis untuk memperbaiki fasilitas yang rusak akibat perbuatan anarkis,” tegas Nanang.
Sementara itu, Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini difokuskan di empat wilayah besar, yaitu Polresta Sidoarjo, Polresta Malang Kota, Polres Kediri Kota, dan Polres Jember.
Pihaknya akan berupaya mengungkap aktor intelektual di balik aksi anarkis tersebut. (ahm)
