Mahasiswa Geruduk DPRD Jatim, Protes Menkeu Sri Mulyani yang Menyebut Guru dan Dosen Beban Negara dan Bawa 30 Tuntutan

METROTODAY, SURABAYA – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya kembali turun ke jalan Selasa sore (19/8). Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur dengan membawa 30 tuntutan.

Aksi ini merupakan bentuk kritik terhadap ucapan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dianggap meremehkan peran guru dan dosen sebagai beban negara, serta menyentil program prioritas nasional makan bergizi gratis (MBG).

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya.

Aksi yang mereka sebut sebagai Gerakan Nakama Bergerak ini mengusung isu “Deadmokrasi Indonesia” dan “Indonesia Sold Out.”

Mereka menyampaikan sekitar 30 tuntutan hasil konsolidasi dengan berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat di Jawa Timur.

Tuntutan tersebut mencakup pengkajian ulang RKUHP, janji 19 juta lapangan pekerjaan, hingga rencana kenaikan gaji anggota DPR RI.

Mahasiswa juga mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut gaji guru dan dosen membebani negara.

Koordinator Lapangan Aksi, M. Rizqi Senja Virawan, mengatakan bahwa aksi ini merupakan akumulasi dari berbagai isu yang meresahkan di Indonesia.

“Sebenarnya aksi ini berangkat dari isu yang telah kami kumpulkan dari seluruh kabar buruk di negara ini. Setelah kami konsolidasi berkali-kali, akhirnya ada 30 isu yang kami catat,” ujar M. Rizqi Senja Virawan.

Menurutnya pernyataan Sri Mulyani menjadi kontradiktif, ketika para guru dan dosen mau mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi malah dari menteri keuangan sendiri menganggap beban ketika berbicara gaji guru dan dosen.

“Tentu ini tidak etis bagi seorang menteri. Guru dan dosen dianggap beban negara padahal mereka mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.

Massa aksi juga menyoroti merosotnya alokasi anggaran pendidikan serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program yang dijadikan prioritas nasional itu dianggap menimbulkan kasus keracunan di sejumlah daerah, namun hanya dianggap sebagai data statistik oleh presiden.

Setelah berorasi, Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menemui massa. Politikus PKB itu membacakan dan menandatangani puluhan tuntutan mahasiswa di atas materai.

Musyafak Rouf menyatakan bahwa DPRD Jatim akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.

“Tentu materi yang ada semua itu adalah kewenangan dan domain pemerintah pusat, yaitu DPR RI dan presiden, karena menyangkut kebijakan-kebijakan yang sudah ada yang jalan, ada yang lagi proses, ada yang tentu dievaluasi,” kata Musyafak.

Ia mengaku bahwa masukan dari mahasiswa akan menjadi catatan untuk membawa ke pusat. Karena apa yang disuarakan merupakan realita yang terjadi di tengah masyarakat.

“Tuntutan yang sangat banyak ini mungkin akan menjadi catatan masukan dari mahasiswa yang demo pada sore hari ini. Karena itu, kita hargai dan akan kita teruskan sesuai dengan kewenangan yang kami miliki,” terangnya.

Musyafak menyebut seluruh tuntutan akan segera dikirimkan ke pemerintah pusat, mengingat kebijakan yang dikritisi merupakan domain DPR RI dan presiden.

Meskipun begitu, DPRD Jatim menegaskan akan terus menyerap aspirasi mahasiswa sebagai suara publik. (ahm)