Kota Surabaya Paparkan Kunci Integrasi Posyandu Holistik dalam Ladies Program Munas ke VII APEKSI

METROTODAY, SURABAYA – Integrasi berbagai layanan untuk mengoptimalkan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi salah satu fokus pembahasan dalam forum Ladies Program di Ballroom Hotel Sheraton, Kamis (8/5).

Acara yang mempertemukan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK) atau istri kepala daerah anggota APEKSI itu, merupakan rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) ke VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Kota Pahlawan.

Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani mengungkapkan bahwa sinergi antar Perangkat Daerah (PD) menjadi kunci keberhasilan dalam integrasi posyandu yang holistik dan integratif di Surabaya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengimplementasikan program-program yang saling terkait untuk mendukung tumbuh kembang anak dan kesehatan masyarakat melalui posyandu.

“Di Surabaya, kami tidak melihat posyandu sebagai entitas yang berdiri sendiri. Kami berupaya mengintegrasikan berbagai program yang sudah berjalan di dinas-dinas terkait,” ujar Bunda Rini sapaan akrabnya.

Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Surabaya itu juga mencontohkan, pada bidang pendidikan, telah terjalin integrasi dengan program PAUD untuk memastikan tumbuh kembang anak sejak usia dini terpantau dengan baik di posyandu.

Lebih lanjut, Bunda Rini menyoroti kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pembangunan rumah sehat.

Menurutnya, lingkungan tempat tinggal yang sehat memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat yang menjadi fokus utama posyandu.

“Kami juga memiliki program pembangunan rumah sehat yang secara tidak langsung mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kesehatan warga. Hal ini juga menjadi perhatian penting dalam pelayanan posyandu,” jelasnya.

Bunda Rini mengakui, gagasan pemerintah pusat untuk menjadikan satu posyandu meliputi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum Linmas dan sosial memerlukan penyesuaian.

Pasalnya, beberapa layanan memiliki tupoksi yang berbeda di dinas terkait. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Kota Surabaya telah melakukan langkah-langkah ke arah integrasi tersebut dan akan terus berupaya untuk menyatukan berbagai program ini di bawah payung posyandu.

Dalam Ladies Program ini, pihaknya juga menampung aspirasi dari para Ketua TP PKK lain terkait amanah baru sebagai ‘Ketua Posyandu’ yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Rini memfasilitasi diskusi mengenai beban kerja dan kurangnya otoritas dalam mengimplementasikan enam peran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam posyandu.

Oleh karena itu, dalam diskusi muncul usulan merubah ‘Ketua Posyandu’ menjadi ‘Bunda Posyandu’ untuk dipertimbangkan.

“Momen ini menjadi wadah yang baik untuk saling bertukar pikiran. Kami menampung berbagai keluhan dan masukan, termasuk usulan perubahan nama menjadi ‘Bunda Posyandu’ agar peran kami sebagai penggerak dan pendamping lebih terasa,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, Zanariah yang turut hadir menyampaikan, pentingnya transformasi layanan posyandu.

Menurutnya, posyandu memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis bagi kelurahan dan desa dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif kepada masyarakat.

“Kami mendorong agar posyandu bertransformasi menjadi mitra utama bagi pemerintah desa dan kelurahan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Menariknya, dalam sesi tersebut, Zanariah secara implisit menyampaikan pesan kepada para kepala daerah melalui istrinya yang hadir dalam forum Ladies Program.

Ia meminta para pendamping kepala daerah untuk turut aktif mengawal program-program posyandu di wilayah masing-masing.

“Tolong istrinya mengusulkan ke bapak untuk mengingatkan apabila ada program dari posyandu yang belum terlaksana,” pintanya.

Ia berharap, dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan aktif dari berbagai pihak, transformasi posyandu menjadi mitra pelayanan yang handal dapat segera terwujud.

“Mari kita bersama-sama bergerak mendukung program pemerintah pusat dalam memperkuat peran posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat,” pungkanya. (*)