Akhiri Siklus Banjir, Pemkab Sidoarjo Terapkan Penanganan Berbasis Masterplan SERASI

METROTODAY, SIDOARJO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mempercepat langkah penanganan banjir melalui penyusunan masterplan penataan kota yang menjadi peta jalan pengendalian banjir secara terintegrasi dan berkelanjutan. Dokumen perencanaan tersebut diharapkan menjadi dasar kebijakan pembangunan infrastruktur drainase, normalisasi sungai, hingga penguatan tata ruang kawasan perkotaan.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa persoalan banjir menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu disampaikan saat pemaparan masterplan penataan kota di Opsroom Setda Sidoarjo bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Bappeda, DPUBMSDA, serta tim ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Menurut Subandi, posisi geografis Sidoarjo sebagai wilayah delta dengan banyak sungai afvoer membuat daerah ini memiliki tantangan tersendiri dalam pengendalian banjir. Selain curah hujan tinggi, banjir juga dipengaruhi faktor pasang air laut.

”Sidoarjo ini wilayah delta. Banjir tidak hanya berasal dari hujan, tetapi juga dari luapan sungai dan rob saat air laut pasang,” ujarnya.

Subandi mengatakan, penyusunan masterplan dilakukan agar penanganan banjir memiliki arah yang jelas dan berbasis data. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas pembangunan sesuai kemampuan anggaran.

”Ibarat mengobati orang sakit, kita harus mendiagnosis dulu penyebabnya melalui masterplan ini. Dari situ kita bisa menentukan titik prioritas penanganan setiap tahun,” tambahnya.

Masterplan Penataan Kota ‘SERASI’ akan jadi strategi komprehensif untuk mengakhiri siklus banjir tahunan melalui sistem pengendalian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Masterplan SERASI (Sentosa, Ekologis, Resilien, Aksesibel, Sinergis dan ber-Identitas) mencakup pembangunan serta optimalisasi embung, normalisasi sungai secara berkala, hingga peningkatan kapasitas drainase perkotaan. Juga, selaras dengan dokumen perencanaan daerah baik RTRW 2024–2044, RPJPD 2025–2045, maupun RPJMD 2025–2029.

Kawasan Langganan Banjir Jadi Prioritas

Sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir masuk dalam prioritas penanganan. Di antaranya, Kecamatan Tanggulangin, Candi, dan Waru. Selain itu, kawasan perkotaan juga menjadi perhatian, terutama terkait kondisi saluran drainase yang menyempit akibat bangunan di kanan kiri saluran air. ”Penanganan banjir harus berbasis wilayah dan karakteristik daerah. Pedomannya adalah dokumen masterplan tersebut. Sidoarjo memiliki tantangan geografis tersendiri, sehingga setiap intervensi harus terukur dan saling terhubung,” papar Subandi.

Kepala Bappeda Sidoarjo M. Ainur Rahman menambahkan, masterplan penanganan banjir disusun melalui koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Empat Sektor Intervensi

Dalam dokumen perencanaan itu, terdapat empat sektor intervensi utama yang menjadi fokus pemerintah daerah. Yakni, sistem drainase dan pengendalian banjir, rehabilitasi infrastruktur jalan, rehabilitasi fasilitas pendidikan, serta revitalisasi ruang terbuka hijau (RTH).

Sekretaris Daerah Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan, kolaborasi antar OPD menjadi kunci keberhasilan implementasi masterplan tersebut.

”Penanganan banjir tidak bisa dilakukan satu instansi saja. Semua pihak harus terlibat agar program berjalan efektif,” tegasnya.

Sementara itu, Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo kini terus menggenjot normalisasi sebagai langkah jangka pendek mengurangi risiko banjir. Program tersebut meliputi pengerukan sedimentasi dan pembersihan tanaman liar di aliran sungai.

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo M. Makhmud menjelaskan bahwa pendangkalan sungai menjadi salah satu penyebab utama genangan air saat hujan deras. ”Ketika debit air meningkat, saluran yang dangkal tidak mampu menampung aliran air sehingga terjadi limpasan,” ujarnya.

Makhmud mengatakan, fokus pengerjaan saat ini berada di sungai kawasan belakang Pabrik Gula (PG) Krembung, tepatnya di wilayah Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Sidoarjo.

”Di belakang PG Krembung dikerjakan segera karena sedimennya sudah sangat banyak,” ujar Makhmud. Pengerjaan di titik Mojoruntut tersebut ditargetkan mencakup aliran sungai sepanjang kurang lebih 3 kilometer. Targetnya, tiga hari sudah selesai. Setelahnya, beranjut ke titik lainnya. Di antaranya adalah Normalisasi Kacer Nguli, Desa Kedung Kembar, dan normalisasi Afvoer Wilayut di Sukodono. Termasuk juga pembersihan sampah rutin di sungai, lantas di daerah Kedondong, Tulangan.

Hasil pengerukan sedimen dari normalisasi sungai itu tidak dibuang percuma. Dinas PUBMSDA bersinergi dengan TNI melalui Kodim dan Koramil untuk memanfaatkan sedimen tersebut sebagai bahan pengurukan dalam program Karya Bakti TNI Terpadu (KDMP). ”Sehingga memberikan nilai manfaat lebih bagi masyarakat,” jelas Mahmud.

Hingga saat ini, Mahmud menegaskan tidak ada kendala berarti di lapangan. Pihaknya terus memantau progres harian, baik untuk perbaikan jalan maupun normalisasi sungai, agar berjalan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.

Dukungan Pemerintah Pusat

Penanganan banjir di Sidoarjo juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat, terutama di kawasan Porong. Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBPJN Jawa Timur–Bali melakukan perbaikan jalan nasional Porong yang sempat terdampak banjir akibat luapan Sungai Ketapang.

Pemerintah pusat juga menyiapkan peningkatan kapasitas kolam retensi dan waduk di kawasan tersebut untuk mengendalikan limpasan air saat musim hujan.

Berbasis Data dan Kolaborasi

Pemkab Sidoarjo menegaskan bahwa penanganan banjir tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada perencanaan berbasis data dan kolaborasi dengan perguruan tinggi serta masyarakat. Dengan adanya masterplan penanganan banjir, pemerintah daerah berharap upaya pengendalian banjir dapat dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

”Ini adalah grand design penataan kota. Harapannya, masyarakat bisa merasakan perubahan nyata dari tahun ke tahun,” tegas Subandi.

Dia menekankan peran aktif warga dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kepatuhan terhadap tata ruang wilayah yang telah ditetapkan demi efektivitas jangka panjang. ”Pemkab Sidoarjo tidak bisa bekerja sendiri. Kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci penanganan banjir ini berjalan efektif,” tandas Subandi. (red/uzi)