METROTODAY, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik beras oplosan yang merugikan petani dan masyarakat.
Praktik curang ini, menurut Mentan, bukan hanya sekadar pelanggaran, melainkan kejahatan ekonomi yang harus diberantas tuntas karena berpotensi merugikan konsomen hingga Rp100 triliun setahun.
“Kami tidak main-main. Pemerintah akan menindak tegas pelaku beras oplosan,” tandas Mentan Amran usai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (16/7).
Kesungguhan pemerintah dalam menangani masalah ini ditunjukkan dengan koordinasi lintas instansi.
Mentan Amran mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan berdiskusi langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait temuan beras oplosan.
Kolaborasi ini juga melibatkan Satgas Pangan yang kini bergerak bersama untuk mengungkap dan menindak para pelaku.
“Sekarang sudah diperiksa. Ada 212 merek dan kami menyurati Kapolri. Kami juga sudah diskusi langsung dengan Jaksa Agung. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang,” tegas Amran.
Saat ini, petugas terkait telah memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan yang diduga terlibat. Pemeriksaan ini dilakukan secara maraton untuk mengungkap jaringan dan modus operandi praktik culas ini.
Menurut Amran, dampak praktik beras oplosan ini tidak main-main. Ia memperkirakan potensi kerugian yang diderita konsumen bisa mencapai Rp99 triliun atau hampir Rp100 triliun per tahun.
Angka fantastis ini muncul karena konsumen membeli beras berlabel premium atau medium, namun isinya tidak sesuai standar. Bahkan banyak yang berasal dari beras curah dengan mutu yang lebih rendah.
Amran lantas memberikan ilustrasi sederhana untuk menggambarkan kerugian ini. “Sederhananya, kalau beras biasa harganya Rp12.000-Rp13.000 (per kg), terus dijual Rp15.000 (per kg/beras premium), merugi nggak konsumen? Rugi kan, dikali Rp3.000-Rp4.000 per total. Itu data kita dikali nilainya yang ditemukan, potensi kerugian Rp99 triliun,” bebernya.
Meskipun demikian, Amran optimistis bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah mulai membuahkan hasil.
“Menurut informasi yang kami terima, beberapa daerah sudah menurunkan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) dan juga kualitasnya sesuai standar,” katanya.
Mentan Amran juga menyerukan kepada para pengusaha untuk menyadari dampak tindakan mereka dan tidak berbuat zalim kepada petani dan konsumen.
Dengan populasi Indonesia mencapai sekitar 287 juta jiwa, beras adalah bahan pokok utama yang dikonsumsi masyarakat. Praktik curang ini sangat merugikan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang berada di garis kemiskinan.
“Kami terima kasih ke pengusaha, sadar jangan zalim ke petani. Konsumen ada 287 juta sekarang seluruh Indonesia. Yang menengah ke atas masih aman tapi yang menengah ke bawah di garis kemiskinan kasihan. Kita harus peduli ke saudara kita. Siapa yang mau menjaga bangsa ini kalau bukan kita semua,” ujarnya dengan nada prihatin.
Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media, untuk turut serta menjaga ketersediaan dan kualitas beras di pasaran.
Menurut dia, langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari perintah langsung Presiden Prabowo yang menginstruksikan untuk melindungi petani, meningkatkan produksi, dan melayani petani di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Satgas Pangan Polri telah memeriksa sebanyak 22 saksi terkait dugaan produsen beras nakal yang melanggar mutu dan takaran.
Pemeriksaan ini menindaklanjuti laporan temuan 212 produsen beras nakal dan dilakukan bersama Bareskrim Polri sebagai langkah membongkar praktik curang serta melindungi konsumen. Laporan tersebut mencakup 212 merek beras yang dianggap tidak sesuai standar mutu baik dari sisi volume, kualitas, maupun kejelasan label. (red)
