32.9 C
Surabaya
26 July 2025, 14:25 PM WIB

Prancis Siap Akui Palestina, Eropa Mendukung, Inggris Diminta Ikut Serta

METROTODAY, ISTANBUL – Keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui Negara Palestina pada September mendatang disambut hangat oleh para pemimpin Eropa. Langkah ini dipandang sebagai kontribusi signifikan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah.

Pengumuman Macron, yang akan disampaikan secara resmi di Sidang Umum PBB, September 2025, telah menarik perhatian dan dukungan luas.

Perdana Menteri Irlandia Simon Harris menjadi salah satu yang pertama menyambut kabar ini. Melalui platform X pada Kamis (24/7), ia menyatakan, “Ini merupakan kontribusi penting untuk mewujudkan solusi dua negara, yang menawarkan satu-satunya dasar perdamaian dan keamanan yang abadi bagi warga Israel dan Palestina.”

Senada dengan Irlandia, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga menyuarakan dukungannya. “Saya menyambut baik bahwa Prancis bergabung dengan Spanyol dan negara-negara lain di Eropa untuk mengakui Negara Palestina,” tulisnya di X.

“Bersama-sama, kita harus melindungi apa yang sedang berusaha dihancurkan Netanyahu. Solusi dua negara adalah satu-satunya solusi.”

Pernyataan Macron menegaskan kembali komitmen historis Prancis untuk perdamaian di Timur Tengah. Dalam pernyataannya di media sosial X, ia mengungkapkan, “Konsisten dengan komitmen bersejarahnya demi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, saya telah memutuskan supaya Prancis mengakui Negara Palestina.”

Prioritas mendesak saat ini, menurut Macron, adalah mengakhiri perang di Gaza, membebaskan semua sandera, dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil.

Jangka panjangnya, ia menekankan perlunya demiliterisasi Hamas, jaminan keamanan, dan pembangunan kembali Gaza. Macron berharap Palestina akan berperan dalam keamanan regional dengan “menerima demiliterisasi dan mengakui penuh Israel.”

Langkah Prancis ini juga memicu seruan agar negara-negara lain, khususnya Inggris, mengikuti jejaknya.

Menteri Pertama Skotlandia, John Swinney, secara terbuka mendesak pemerintah Inggris untuk mengakui Negara Palestina. “Inggris harus mengikuti langkah Prancis malam ini dan mengakui Negara Palestina. Ini penting untuk perdamaian,” ucapnya di X.

Ia juga menambahkan seruan untuk gencatan senjata segera dan pengiriman bantuan kemanusiaan.

The Telegraph pada 4 Juli lalu sempat melaporkan adanya perbedaan pandangan antara Prancis dan Inggris mengenai waktu dan pendekatan tentang pengakuan Palestina.

Presiden Macron disebut ingin mengakui Palestina lebih awal dan mendorong Perdana Menteri Keir Starmer untuk melakukan hal yang sama, namun sumber pemerintah Inggris menyatakan keengganan mereka terhadap isu tersebut.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 59.500 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas di Jalur Gaza akibat agresi Israel. Kampanye militer ini telah menghancurkan wilayah kantong tersebut, melumpuhkan sistem kesehatan, dan menyebabkan krisis pangan yang parah.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bahkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap PM Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang di Gaza. Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perangnya di wilayah tersebut. (red)

METROTODAY, ISTANBUL – Keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui Negara Palestina pada September mendatang disambut hangat oleh para pemimpin Eropa. Langkah ini dipandang sebagai kontribusi signifikan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah.

Pengumuman Macron, yang akan disampaikan secara resmi di Sidang Umum PBB, September 2025, telah menarik perhatian dan dukungan luas.

Perdana Menteri Irlandia Simon Harris menjadi salah satu yang pertama menyambut kabar ini. Melalui platform X pada Kamis (24/7), ia menyatakan, “Ini merupakan kontribusi penting untuk mewujudkan solusi dua negara, yang menawarkan satu-satunya dasar perdamaian dan keamanan yang abadi bagi warga Israel dan Palestina.”

Senada dengan Irlandia, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga menyuarakan dukungannya. “Saya menyambut baik bahwa Prancis bergabung dengan Spanyol dan negara-negara lain di Eropa untuk mengakui Negara Palestina,” tulisnya di X.

“Bersama-sama, kita harus melindungi apa yang sedang berusaha dihancurkan Netanyahu. Solusi dua negara adalah satu-satunya solusi.”

Pernyataan Macron menegaskan kembali komitmen historis Prancis untuk perdamaian di Timur Tengah. Dalam pernyataannya di media sosial X, ia mengungkapkan, “Konsisten dengan komitmen bersejarahnya demi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, saya telah memutuskan supaya Prancis mengakui Negara Palestina.”

Prioritas mendesak saat ini, menurut Macron, adalah mengakhiri perang di Gaza, membebaskan semua sandera, dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil.

Jangka panjangnya, ia menekankan perlunya demiliterisasi Hamas, jaminan keamanan, dan pembangunan kembali Gaza. Macron berharap Palestina akan berperan dalam keamanan regional dengan “menerima demiliterisasi dan mengakui penuh Israel.”

Langkah Prancis ini juga memicu seruan agar negara-negara lain, khususnya Inggris, mengikuti jejaknya.

Menteri Pertama Skotlandia, John Swinney, secara terbuka mendesak pemerintah Inggris untuk mengakui Negara Palestina. “Inggris harus mengikuti langkah Prancis malam ini dan mengakui Negara Palestina. Ini penting untuk perdamaian,” ucapnya di X.

Ia juga menambahkan seruan untuk gencatan senjata segera dan pengiriman bantuan kemanusiaan.

The Telegraph pada 4 Juli lalu sempat melaporkan adanya perbedaan pandangan antara Prancis dan Inggris mengenai waktu dan pendekatan tentang pengakuan Palestina.

Presiden Macron disebut ingin mengakui Palestina lebih awal dan mendorong Perdana Menteri Keir Starmer untuk melakukan hal yang sama, namun sumber pemerintah Inggris menyatakan keengganan mereka terhadap isu tersebut.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 59.500 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas di Jalur Gaza akibat agresi Israel. Kampanye militer ini telah menghancurkan wilayah kantong tersebut, melumpuhkan sistem kesehatan, dan menyebabkan krisis pangan yang parah.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bahkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap PM Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang di Gaza. Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perangnya di wilayah tersebut. (red)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

Artikel Terkait

/