RI Tak Akan Izinkan Pembangunan Pangkalan Militer Asing di Tanah Air

METROTODAY, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan pernah mengizinkan pembangunan pangkalan militer asing untuk tujuan apapun di wilayahnya, demikian keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

“Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara manapun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer di Indonesia,” kata Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat, dalam pernyataan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (16/4).

Walau demikian, komitmen tersebut bukan berarti Indonesia mulai membatasi kerja sama militernya karena negara kepulauan itu akan tetap “menerima dan mengizinkan pesawat atau kapal militer negara lain dalam misi damai untuk berkunjung,” kata Jubir Kemlu.

Misi damai tersebut tetap akan diterima karena selaras dengan tradisi politik luar negeri nasional yang berdasarkan pada nilai bebas-aktif, kata sang jubir.

Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa kerja sama militer antara Indonesia dengan negara asing tidak akan merambah pada pembinaan pangkalan militer asing di Tanah Air.

“Selama ini tidak pernah ada ya, kalau kerja sama dan latihan militer bersama baru banyak,” kata Havas di Jakarta, Rabu (16/4).

Ia menanggapi pertanyaan terkait kemungkinan penempatan aset militer asing di Indonesia saat ditemui pada agenda peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika oleh CSIS Indonesia.

Kepala Biro Informasi Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas juga menepis adanya permintaan penggunaan pangkalan militer RI oleh militer asing. Apalagi, ucapnya, hal tersebut akan kontraproduktif dengan kepentingan nasional.

Sebelumnya muncul pemberitaan media internasional yang menyampaikan bahwa Federasi Rusia mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia.

Menurut laporan media tersebut, permintaan itu disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan RI dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025, dengan maksud menempatkan pesawat-pesawat jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo. (*)