Matinya UTBK 1000: Ruang yang Gelap dan Pendidikan yang Tersesat

Oleh: ALBARD KHAN

PADA pergantian tahun 2023 lalu, sebuah kebijakan berubah tanpa banyak suara. Daftar peringkat sekolah berdasarkan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tiba-tiba ditiadakan.

Dulu, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) merilis daftar “Top 1000” ini setiap tahun. Ini bukan sekadar daftar biasa. Bagi jutaan orang tua, guru, dan siswa, daftar ini adalah panduan vital.

Metodenya jelas. Hanya sekolah dengan minimal empat puluh peserta yang dihitung. Satu murid jenius tidak bisa mendongkrak peringkat seluruh sekolah sendirian.

Skornya diambil dari enam puluh persen Tes Potensi Skolastik (TPS) dan empat puluh persen Tes Kemampuan Akademik (TKA). Masyarakat paham. Tidak ada rumor. Semua transparan.

Ini bukan sekadar ajang gengsi. Ini adalah bukti usaha ribuan guru dan siswa. Orang tua bisa menimbang pilihan yang realistis sesuai anggaran. Sekolah pun terpacu memperbaiki diri. Persaingan menjadi sehat.

Tapi, pemerintah menghentikannya. Alasannya klise. Pejabat bilang ranking menjadi komoditas. Katanya, sistem ini menciptakan stigma sekolah favorit dan merusak sistem zonasi. Mereka ingin pemerataan.

Niatnya mungkin baik. Tapi niat baik tidak selalu menghasilkan kebijakan yang cerdas.

Menghapus data bukanlah cara untuk memperbaiki kualitas. Itu sama konyolnya dengan mematikan termometer saat demam. Penyakitnya tidak akan hilang dengan mematikannya.

Ranking UTBK 1000 hanyalah cermin. Jika wajah pendidikan kita buruk, jangan salahkan cerminnya.

Memang ada risiko data disalahgunakan. Ada sekolah yang menekan siswa demi menjaga rata-rata. Tapi solusinya bukan mematikan lampu. Solusinya adalah pengawasan yang lebih ketat.

Daftar itu menawarkan satu hal yang langka: kepastian angka. Ia adalah kompas. Ia adalah peta bagi keluarga untuk menentukan nasib anak mereka. Namun pemerintah mematikan saklarnya. Tiba-tiba kita buta peta. Pejabat berkata semua sekolah kini sama bagusnya. Itu mantra kosong yang tak mengubah realitas.

Ketika data publik lenyap, kita tidak bisa mewujudkan keadilan sosial. Kita justru terperosok ke dalam “Pasar Lemon”.

Ekonom George Akerlof menggambarkan “Pasar Lemon” sebagai pasar mobil bekas di mana pembeli buta informasi soal mesin, sementara penjual tahu segalanya. Akibatnya fatal. Pembeli hanya bisa menebak-nebak. Mereka akhirnya menganggap semua mobil adalah rongsokan.

Inilah kondisi pendidikan kita hari ini.

Tanpa skor UTBK, orang tua di Surabaya atau Jakarta dipaksa membeli kucing dalam karung. Mereka kehilangan alat ukur. Mereka tidak bisa membedakan sekolah yang benar-benar mendidik atau sekadar tempat penitipan anak dengan gedung bagus.

Sekolah akhirnya cuma sibuk memoles tembok gerbang, bukan memoles otak siswa. Toh, tidak ada lagi data pembanding yang bisa menelanjangi kualitas mereka. Ruang informasi menjadi gelap.

Di sinilah letak ketidakadilannya. Transparansi kini jadi barang mewah. Orang kaya tidak lantas menjadi buta saat lampu dimatikan. Mereka punya uang untuk membeli senter pribadi.

Orang tua berduit di kota besar tetap punya akses ke konsultan pendidikan. Mereka punya data internal dari bimbel raksasa seperti Ruangguru atau Zenius. Bagi pemilik modal, informasi selalu tersedia.

Bagaimana nasib orang tua di desa? Bagaimana dengan kaum miskin kota yang menabung rupiah demi rupiah?

Mereka dipaksa mengira-ngira sendiri. Tanpa data, warga desa tidak tahu ada Madrasah Aliyah di kabupaten sebelah yang ternyata sukses menembus UI atau ITB. Prestasi sekolah pinggiran ini terkubur sunyi. Tidak ada lagi panggung pengakuan nasional.

Inilah ketimpangan yang nyata.

Pemerintah berdalih menghapus data demi pemerataan. Logika ini cacat. Ranking UTBK hanyalah pantulan wajah sistem kita yang bopeng. Jika pemerintah takut bercermin, mungkin wajah pendidikan kita memang seburuk itu.

Kita seharusnya belajar dari kesalahan negara lain. Lihatlah Inggris dan Wales.

Pada 2001, Wales menghapus tabel peringkat sekolah demi mengurangi stres dan stigma. Alasan itu persis sama dengan yang diucapkan pejabat Indonesia. Tetangga Wales, Inggris, tetap membuka data secara transparan.

Hasilnya adalah tragedi.

Riset Universitas Bristol membuktikan prestasi sekolah di Wales merosot tajam dibanding Inggris. Kebijakan itu menurunkan prestasi siswa secara signifikan. Siapa korbannya? Sekolah-sekolah miskin.

Tanpa tekanan publik, sekolah kehilangan motivasi berbenah. Guru kehilangan semangat berkompetisi. Menteri Pendidikan Wales akhirnya mengakui itu sebagai kegagalan sistemik.

Sementara itu, sekolah elit di Wales tetap bagus karena orang tua di sana punya modal sosial untuk menekan sekolah secara langsung.

Transparansi data adalah senjata rakyat kecil untuk mengawasi birokrasi. Lebih dari sekadar “hobi kaum neoliberal”.

Indonesia kini berjalan menuju jurang yang sama. Pemerintah menawarkan Rapor Pendidikan berbasis Asesmen Nasional (ANBK) sebagai ganti. Mereka bilang ini lebih manusiawi.

Tapi menyamakan ANBK dengan UTBK adalah kesalahan fatal.

ANBK tidak menentukan kelulusan. Siswa mengerjakannya dengan santai. Sebaliknya, UTBK adalah pertaruhan masa depan. Ia dikerjakan dengan darah dan air mata.

Rapor Pendidikan hanya memberi label abstrak seperti “baik” atau “sedang”. Itu seperti ramalan cuaca tanpa menampilkan angka suhu.

Orang tua butuh jawaban konkret. “Apakah anak saya bisa kuliah?”. Rapor Pendidikan tak bisa menjawab soal ini.

Tentu, ranking bisa memicu praktik curang. Tapi solusinya bukan mematikan kamera. Perbaiki lensanya.

Kita bisa meniru sistem “Progress 8” di Inggris atau “My School” di Australia. Mereka menggunakan ukuran “nilai tambah kontekstual”. Metrik ini menghitung kemajuan siswa sejak masuk, dengan memperhitungkan latar belakang ekonomi. Ini baru adil.

Sekolah kampung yang berhasil mendidik siswa biasa-biasa saja menjadi lulusan hebat akan mendapat pengakuan lebih tinggi daripada sekolah elit yang hanya menampung anak jenius. Sekolah yang “menambah nilai” inilah juara sejati.

Bayangkan jika pemerintah menggabungkan data UTBK dan survei lingkungan belajar dalam satu tabel. Kita bisa melihat kompetensi akademik dan iklim belajar secara bersamaan.

Transparansi jenis ini adalah alat pemerataan. Jika data menunjukkan sekolah di pelosok meningkat, pemerintah bisa segera kirim bantuan.

Jika sekolah favorit di kota merosot karena terlena, masyarakat bisa menuntut perbaikan. Tanpa data, kebijakan pemerintah hanyalah tebak-tebakan buta.

Pemerataan bukan berarti membagi kegelapan. Melainkan membagi cahaya.

Dunia semakin bising. Vietnam berlari kencang. Thailand berbenah. Kita malah sibuk “healing” menghindari kompetisi. Dunia tidak peduli dengan perasaan birokrat. Dunia peduli akan kompetensi.

Anak bukan robot. Tapi anak butuh logika untuk bertahan hidup. Dan UTBK mengukur fondasi berpikir kritis itu. Generasi Emas 2045 butuh emas murni yang diuji api, bukan loyang hasil polesan administrasi.

Jadi, apa yang harus dilakukan?

Terbitkan kembali ranking itu.

Jangan ragu. Berhentilah menganggap rakyat tidak siap menerima kenyataan yang berupa angka. Buka datanya. Lengkapi dengan konteks nilai tambah. Biarkan publik menilai.

Informasi yang timpang adalah akar kegagalan pemerintah mengelola informasi. Kita tidak boleh membiarkan anak berbakat salah pilih sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu menyewa konsultan pendidikan. Kita tidak boleh membiarkan gosip tetangga menggantikan data valid.

Republik ini butuh cahaya. Dan data adalah cahaya itu.

Lebih baik bercermin pada kaca yang retak daripada tidak bercermin sama sekali. Kita bisa jadi merasa tampan, padahal wajah bopeng-bopeng dan penuh debu.

Ayo, Pak Menteri. Nyalakan kembali lampu sorot itu. Pasang kembali cermin itu.

(*) Penulis adalah pengamat pendidikan, alumnus Flinders University, Australia